Angka ini tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan Indeks Williamson Indonesia dengan menghilangkan DKI Jakarta, yaitu rata-rata sebesar 0,5277. Ini menunjukkan bahwa peranan DKI Jakarta dalam menyumbang ketimpangan pembangunan sangat besar di Indonesia.
Untuk menanggulangi ketimpangan yang terjadi di Ranah Minang, tentu harus dilakukan upaya berupa program kebijakan pembangunan daerah oleh pemerintah. Namun sebelum melangkah lebih jauh, seharusnya pemerintah telah mengetahui harus darimanakah pembangunan dimulai.Â
Misalnya dari level kabupaten atau dari level kota yang ada. Merujuk pada hasil perhitungan Indeks Williamson yang membagi 19 daerah tingkat II yang ada di Sumatera Barat berdasarkan level kabupaten atau level kota. Ternyata didapatkan bahwa indeks Williamson kota-kota di Sumatera Barat selama 2010-2016 hanya sebesar 0,1018 sedangkan indeks Williamson kabupaten-kabupatennya selama periode yang sama adalah 0,1542. Disini tampak bahwa ketimpangan pembangunan yang terjadi di level kabupaten lebih tinggi daripada level kota.
Pemerintah provinsi dapat bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menggalakkan program kebijakan yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada mulanya akan membuat ketimpangan pembangunan antar daerah melebar.Â
Namun dalam jangka panjang, ketika faktor-faktor produksi di daerah semakin dioptimalkan maka perbedaan laju pertumbuhan ekonomi akan menurun ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita setiap daerah. Hal ini sejalan dengan hipotesa Kuznet yang menyatakan bahwa hubungan antara ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pertumbuhan ekonomi adalah seperti kurva U terbalik seiring berjalannya waktu.
Nur Arifin dan Sedwivia Ridena
Â
