Terdapat beberapa bentuk negara yang relevan dengan Republik Mahasiswa. Berikut adalah beberapa di antaranya:
1. Demokrasi: Republik Mahasiswa yang menganut prinsip demokrasi mengedepankan partisipasi aktif dan inklusif dari seluruh anggota mahasiswa. Dalam sistem ini, setiap mahasiswa memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik itu dalam bentuk pemilihan umum, pemungutan suara, atau pengambilan keputusan kolektif. Keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara dan diharapkan mencerminkan kepentingan dan aspirasi seluruh anggota mahasiswa.
2. Republik Parlementer: Dalam Republik Mahasiswa dengan bentuk negara republik parlementer, terdapat satu atau beberapa badan legislatif yang terdiri dari anggota mahasiswa yang dipilih atau diangkat untuk mewakili seluruh mahasiswa. Badan legislatif tersebut memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan mengontrol pemerintahan Republik Mahasiswa. Seorang ketua parlemen atau presiden parlemen dipilih untuk memimpin badan legislatif dan bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan yang diambil.
3. Republik Presidensial: Dalam Republik Mahasiswa dengan bentuk negara republik presidensial, terdapat seorang presiden yang dipilih secara langsung atau melalui pemilihan oleh anggota mahasiswa. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan. Presiden juga dapat membentuk kabinet atau dewan menteri untuk membantu dalam mengelola pemerintahan Republik Mahasiswa.
4. Republik Federasi: Dalam Republik Mahasiswa dengan bentuk negara republik federasi, wilayah mahasiswa diorganisir dalam bentuk entitas yang lebih kecil, seperti fakultas, departemen, atau program studi. Setiap entitas tersebut memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan terkait dengan urusan internalnya, namun tetap terhubung dengan pemerintahan pusat atau lembaga pengambil keputusan tingkat nasional. Republik Federasi memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam wilayah yang lebih kecil untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan mengatur urusan internalnya tersendiri.
Setidaknya itulah beberapa bentuk serta konsep yang bisa diterapkan dalam suatu pemerintahan Republik Mahasiswa.
