Rakyat di negeri ini sepertinya harus berusaha lebih keras lagi untuk mewujudkan impiannya menjadi Negara maritime yang kuat , dan mungkin juga masih harus menunggu waktu yang lebih lama lagi untuk bisa merasakan pemerataan kesejahteraan dari sumberdaya perikanan yang melimpah ruah bak cendawan di musim hujan.
Persoalannya bukan pada masalah rakyat yang tak mampu memaksimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan hasil kekayaan laut, namun justru pada masalah kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh intansi pemerintah yang berkutat di sektor tersebut .
Aturan dan kebijakan dalam mengemban amanah untuk memajukan sector perikanan yang seharusnya mampu menjadikan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar kokoh ekonomi bangsa di negara kepulauan seperti indonesia, malah justru menjadi batu sandungan bagi rakyat dalam mengembangkan kemandirian usaha untuk membangun kembali kedaulatan ekonomi di atas tanah airnya sendiri.
Meski sudah sedemikian besarnya biaya yang dianggarkan, baik untuk program maupun operasional intansi terkait. Mulai dari pusat hingga pelosok daerah, namun bisa dikatakan bahwa pencapaian target masih sangat jauh bahkan dari sebuah upaya konkrit terhadap pengembangan kemajuan usaha maritime untuk rakyat.
Persoalannya, bukan cukup atau tidaknya uang negara yang dianggarkan . Tetapi lebih pada sistem yang disusun dan tekhnis alokasi anggaran yang terkesan "asal habis" di akhir tahun. Belum lagi ditambah dengan proses penyusunan anggaran oleh oknum-oknum yang penuh "kongkalikong", yang dalam penilaian masyarakat dianggap sebagai sidang perencanaan untuk mempermulus pelaksanaan korupsi berjamaah.
Strategi andalan industrialisasi dan revitalisasi untuk tambak udang contohnya, sebuah wacana program yang seolah-olah mampu menyelesaikan permasalahan produksi "si bungkuk". Komoditas unggulan yang pernah mengangkat martabat negeri ini dan memberi kontribusi devisa yang lumayan besar, kini seolah terpuruk dalam keterbatasan kantong permodalan petani tambak, atau karna tercekik sistem kapitalis yang dibungkus rapi dengan istilah kemitraan inti-plasma.
Yang lebih ironis, segala kesulitan dan permasalahan yang membelenggu para petambak untuk berproduksi lebih baik justru malah semakin terganjal oleh tindakan korup para birokrat di intansi kelautan dan perikanan. Serta ketidak berdayaan dan keberpihakan intansi tersebut pada koorporasi parasit dengan segala sistem kapitalistiknya yang secara nyata telah berupaya mendominasi dan memonopoli produksi udang nasional.
Kantong – kantong produksi udang nasional seperti lampung, cirebon, indramayu dan tempat-tempat strategis lainya , lebih sering menghadirkan jerit kesulitan petani tambak yang tidak menyenangkan, ketimbang upaya nyata dari dinas-dinas kelautan dan perikanan yang hanya mampu berkampanye slogan pimpinan soal industrialisasi untuk rakyat.
Lebih jauh lagi saat kita melihat proses produksi dan akumulkasi masalah yang menggunung , begitu banyak fakta yang membuat topeng kebobrokan pengelolaan sumber daya perikanan terungkap jelas.
Penetapan harga udang oleh dinas kelautan dan perikanan lampung contohnya, dalam satu tahun terakhir ini tercatat telah merugikan petambak PT wahyuni mandira ratusan milyar rupiah. Kemudian kisah sedih petambak plasma di PT Centra Pertiwi Bahari yang di putus hubungan kerjanya secara sepihak oleh perusahaan inti. Belum lagi jika melihat tumpukan masalah kegagalan revitalisasi. Yang diderita oleh petambak di bumi dipasena.
Tak luput masyarakat pesisir dan petambak tradisional di berbagai wilayah, di indramayu jawa barat, masyarakat berkutat dengan. Masalah pencemaran limbah minyak, ratusan juta rupiah kerugian pembudidaya di teluk lampung karna lemahnya sistem "early warning" terhadap populasi plankton dan parameter air. Atau mungkin cerita sedih petambak aceh yang bergantung pada tengkulak, dan kabar terbaru dari petambak cirebon yang meminta kejelasan tentang alokasi dana revitalisasi ratusan milyar yang salah sasaran.
