Puskesmas Terpencil Tanpa Rumah Dinas Dokter, Wajarkah?

Perencanaan yang baik tentu akan mengarahkan pada kebijakan yang efektif dan efisien, yakni mengarahkan pada luaran yang hemat biaya, hemat tenaga, dsb. karena tak perlu menganggarkan kembali dana untuk mengkaji ulang sebagaimana kajian ulang pada Puskesmas-puskesmas yang terlanjur tak memiliki fasilitas ramah disabilitas.

4. Pada pasal selanjutnya pada Permenkes yang sama, yakni pada pasal 13, menyebutkan bahwa setiap Puskesmas memiliki bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan dan bangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, masih banyak ditemui di lapangan Puskesmas-puskesmas yang tak memiliki rumah dinas tenaga kesehatan. 

Terdapat juga Puskesmas yang memiliki rumah dinas, namun tak layak. Celah Permenkes dengan realita ini tentu menjadi masalah. 

Bayangkan sebuah Puskesmas yang begitu terpencil jauh dari berbagai fasilitas memadai. Wajarkah jika di Puskesmas tersebut tidak ada dokter?

Jawabannya tentu saja wajar. Dokter adalah seorang manusia yang juga memiliki sifat sebagai makhluk ekonomi. 

Manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi karena manusia selalu berpikir dan berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya semaksimal mungkin, menggunakan sumber daya yang tersedia. 

Dengan kesejahteraan dokter umum yang semakin hari semakin jauh dari kata memadai, seperti yang telah saya bahas pada artikel saya 10 Agustus 2022 lalu "Analisis Balik Modal Seorang Dokter", memiliki rumah dinas tentu adalah impian karena dengan kesejahteraan yang semakin seadanya, seorang dokter dapat mengalihkan pengeluarannya kepada hal-hal lain, atau sebut saja untuk sekolah dokter spesialis yang semakin hari semakin mahal. 

Memang sejatinya ini adalah tugas pemerintah untuk menyediakan rumah dinas dan lebih tepatnya yakni rumah dinas yang layak bagi dokter dan tenaga kesehatan lain di Puskesmas. 

Pemerintah harus menyadari untuk melakukan pemerataan SDM kesehatan ke seluruh wilayah Indonesia terutama di daerah terpencil, terdapat teori-teori motivasi yang seharusnya diaplikasikan, dalam hal ini adalah teori instrumental dimana seseorang melakukan sesuatu karena ia yakin bahwa akan terdapat reward atas performance yang ia lakukan.

Saya pikir sudah tidak relevan jika seorang dokter terus dituntut untuk memegang prinsip altruisme. Seolah-olah dokter tak memerlukan uang dan cukup hanya ucapan terima kasih. Tentu saja dokter memerlukan dua-duanya, karena seorang dokter tak membeli ikan di pasar dengan kata-kata terima kasih. 

Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa profesionalisme adalah kata kunci yang kiranya lebih relevan daripada prinsip altruisme yang terus dielu-elukan.