Corporate Social Responsibility untuk Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Puskesmas

Keluh kesah masyarakat terkait kondisi sarana dan prasarana di Puskesmas wilayahnya masing-masing serta rintihan tenaga kesehatan di Puskesmas terkait kesejahteraannya yang masih rendah, saat sudah bertahun-tahun lamanya pula Puskesmas dielu-elukan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat terlebih di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terus saja terdengar ke telinga kita hingga saat sekarang ini. 

Suatu wilayah yang rasio jumlah Puskesmas dengan penduduknya yang tak sesuai, atau wilayah dengan kondisi bangunan Puskesmas yang sudah tak layak, atau alat-alat kesehatan yang tak sesuai dengan amanat Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, ataupun kisah lama tenaga-tenaga sukarelawan (TKS) di Puskesmas yang tak digaji sekian tahun lamanya adalah beberapa penjabaran jika ada dari Anda yang masih belum familiar dengan masalah-masalahnya.

Saya menyadari bahwa mengelola lebih dari 10.000 Puskesmas di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Tak bisa begitu saja kita bandingkan kondisi pelayanan kesehatan primer di negara lain khususnya negara-negara yang maju dengan negara kita. 

Negara-negara lain rata-rata tak memiliki keunikan seperti banyaknya pulau nan terpisah-pisah seperti di negara kita, sehingga mungkin bisa jadi hal tersebut menjadi salah satu faktor begitu mudahnya mereka untuk melakukan pemerataan kesehatan dalam hal ini pemerataan terhadap akses dan mutu pelayanan fasilitas kesehatan tingkat primer mereka. Terlebih juga beban sosial dan ekonomi di negara kita begitu besar dan beragam masalahnya.

Permasalahan kuantitas dan kualitas Puskesmas di Indonesia, seperti yang sudah saya singgung di paragraf pertama, tentu bukan masalah satu atau dua tahun yang lalu, jelas adalah suatu masalah yang sudah sejak begitu lama digaungkan-gaungkan.

Namun bagaimanapun dari Menteri Kesehatan satu ke Menteri Kesehatan selanjutnya ini masih saja menjadi permasalahan yang sebenarnya solusinya sudah ditemukan, namun entah ada apa dan masih menjadi tanya terkait bagaimana implementasinya di lapangan. Padahal, begitu pentingnya kuantitas dan kualitas Puskesmas di Indonesia dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan pada akhirnya dapat mendorong produktivitas serta majunya suatu negara. 

Mengutip data dari Pusdatin RI pada tahun 2018, persebaran pembangunan infrastruktur bidang kesehatan dalam hal ini Puskesmas di Indonesia masih belum merata di berbagai daerah. 

Disebutkan bahwa dari Puskesmas yang ada di seluruh Indonesia, provinsi yang memiliki fasilitas puskesmas terbanyak ialah Jawa Barat, dengan jumlah puskesmas mencapai 1.069, sedangkan jumlah puskemas paling sedikit berada di provinsi Kalimantan Utara dengan total jumlah 56 puskesmas.

Data tersebut menunjukkan bahwa persebaran fasilitas kesehatan secara umum masih lebih banyak tersedia di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. 

Sedangkan, daerah-daerah seperti Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua masih tergolong minim akan fasilitas kesehatan sehingga akan turut berdampak terhadap kualitas kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Dengan kondisi demikian, saya pikir kita sudah tidak dapat berdiam atau entah menunggu beberapa tahun lagi untuk melihat pemerataan akses dan mutu pelayanan Puskesmas di berbagai wilayah di Indonesia.

Pemerintah dengan tingginya berbagai beban sosial ekonomi yang meliputinya, saya pikir akan sangat memerlukan pihak lain untuk turut bersinergi melakukan akselerasi pembangunan di bidang kesehatan. Swasta adalah jawabannya.

Pemikiran tersebut akhirnya mengarahkan saya untuk melakukan penjelajahan di internet terkait Corporate Social Responsibility atau CSR. Saya mempelajari betapa sesungguhnya begitu besar potensi dana CSR dalam pembangunan suatu negara. 

Saya ingat betul saat sekitar dua tahun yang lalu saya begitu senang membaca sebuah berita terkait kebaikan hati sebuah perusahaan di Kalimantan membantu proses pembangunan gedung baru Puskesmas di provinsi saya dilahirkan, yakni Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal tersebut tentu adalah bantuan yang begitu konkrit di depan mata. Sebuah gedung besar nan megah yang telah membuat mata seluruh masyarakat setempat menjadi berbinar-binar. 

Melalui berita tersebut, kita menyaksikan bahwa peran CSR dalam pemerataan akses dan mutu pelayanan Puskesmas di Indonesia adalah begitu penting.

Kita menyadari bahwa pemerintah yang bergerak sendiri tentu suatu saat dapat mengubah keadaan dari suatu masalah karena penyediaan hak warga negara atas kesehatan memanglah kewajiban pemerintah. Semua pihak tentu akan terus mendesak pemerintah dalam pembangunan berbagai macam bidang, termasuk pembangunan kesehatan. 

Namun poin akselerasi pembangunanlah yang sekarang akan menjadi penekanan. Mengingat betapa Puskesmas dielu-elukan menjadi ujung tombak dan garda terdepan pelayanan kesehatan, urgensi untuk segera memperbaiki akses dan mutu Puskesmas menjadi tak terbantahkan. 

Ditambah pengalaman kita yang mengalami masa-masa sulit di puncak pandemi beberapa bulan yang lalu, yang mana telah menjadi tamparan karena kita telah ditunjukkan betapa kolapsnya sistem kesehatan khususnya bagaimana akses masyarakat terhadap layanan primer di masa pandemi.

Dari itu, jelas menjadi penanda bahwa inilah saatnya swasta dalam hal ini perusahaan-perusahaan melirik pewujudan dana CSR mereka dalam bentuk pembangunan akses terhadap Puskesmas baik dalam waktu dekat dan di masa depan. 

Akhir kata, semoga tulisan ini menjadi pencerahan bahwa urgensi terkait akses dan mutu terhadap pelayanan Puskesmas serta kesejahteraan tenaga kesehatan Puskesmas di Indonesia sudah menjadi masalah yang belum dapat terselesaikan bertahun-tahun lamanya.

Kepada pihak swasta, sudah saatnya ini menjadi celah Anda untuk turut membangun bangsa dengan berbagai alasan yang sudah terjabarkan di atas.

Kepada pemerintah, untuk mengerahkan berbagai sumber daya terkait urgensi pembangunan akses dan mutu Puskesmas dan karena telah mendeklarasikan Puskesmas menjadi ujung tombak kesehatan masyarakat. 

Kepada Puskesmas seluruh Indonesia, untuk pertama secara proaktif membantu pemerintah menyediakan data-data sebagai dasar kebijakan mereka. Kedua, untuk secara proaktif dan kreatif mencari sumber-sumber dana penyelenggaraan Puskesmas dari pihak swasta.

Kepada seluruh pembaca, untuk turut aktif berpartisipasi mengawasi pembangunan kesehatan di negara kita.