Berbincang tentang pengembangan usaha mikro dan kecil, para pelaku sering mengeluhkan kurangnya dana untuk melangkah lebih maju. Padahal pemerintah sangat peduli pada para pelaku UMKM sebab sektor ini menyerap 96,9% tenaga kerja dengan menggelontorkan dana sebesar 190 trilyun pada 2020 artinya naik 50 trilyun dari tahun 2019 dimana pemerintah menggelontorkan sebesar 140 trilyun. Sebuah angka yang luar biasa, apalagi pada tahun 2024 akan digelontorkan hingga mencapai 325 trilyun. Â Plafon yang diberikan pun juga naik 100%, jika pada usaha mikro dan kecil pada tahun lalu hanya sebesar 25 juta kini menjadi 50 juta dengan bunga 6% yang artinya turun 1% sebab pada tahun sebelumnya sebesar 7% dengan tenggang waktu angsuran selama 2 tahun.
Keberanian pemerintah menjalankan program ini karena jumlah pelaku UMKM mencapai 99,9% dari usaha yang ada di negeri ini. Tentu saja program ini sesuai dengan RUU Cipta Kerja yang disodorkan pemerintah pada DPR. Â Â
Jika pemerintah berani membuat program yang demikian bagus, tentu saja harus disambut baik oleh semua lapisan untuk mengembangkan UMKM dan tentu saja para pelakunya. Namun harus diingat, bahwa Kredit Usaha Rakyat bukanlah bantuan cuma-cuma tanpa tanggungjawab pengembangan usahanya. Harus diakui bahwa ada sebagian kecil pelaku usaha salah menafsirkan KUR sama dengan BLT sehingga tidak digunakan dengan semestinya dari untuk usaha produktif hanya untuk konsumtif. Bahkan dalam pengembalian lebih sering tertunda dan macet. Di sinilah perlunya melibatkan aparat desa dalam mengenalkan KUR kepada masyarakat sehingga sesuai dengan tujuan untuk pengembangan UMKM.
Dalam mengembangkan jasa fotografi dan seni budaya, penulis memang menggunakan jasa produk keuangan dengan menjadi anggota koperasi di mana sebagai yang telah menjadi anggota koperasi selama 10 tahun bisa mengajukan pinjaman dana sebesar 100 juta dengan bunga sebesar flat 12% per tahun dengan tenggang waktu selama 5 tahun. Melihat bunga 12% per tahun memang cukup besar tetapi setiap anggota koperasi pada akhir tahun selalu mendapat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota Perwakilan yang disampaikan pula pada Rapat Anggota Tahunan. SHU yang penulis terima inilah yang kami gunakan selama ini untuk beaya kuliah atau UKT (Uang Kuliah Tetap) anak-anak kami. Sedang untuk beaya sekolah atau SPP saat masih SD-SMA menggunakan tabungan dari usaha kami yang lain.
Usaha fotografi atau pemotretan dan seni budaya memang bukan usaha yang utama, sebab selain menjadi seorang fotografer penulis juga bergerak di bidang pertanian di mana penulis lebih banyak sebagai tengkulak. Bukan pengijon. Di sinilah, penulis menggunakan produk keuangan dengan mengajukan Kredit Usaha Rakyat di BRI. Ini penulis lakukan untuk memudahkan perhitungan antara usaha fotografi dan seni budaya yang dijalankan istri penulis sekali pun penulis sebagai fotografernya sedang bidang pertanian penulis yang menjalankannya. Dengan adanya pembagian seperti ini maka usaha menjadi akuntabel menghindari kesalahan yang bisa menyebabkan kerugian.
Mudahnya mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) memang menarik dan sangat menguntungkan untuk mengembangkan usaha, namun harus memperhatikan tiga hal ini untuk menghindari keterpurukan.
- Usaha telah mempunyai pangsa pasar dalam arti bukan sebuah usaha rintisan yang masih mencari konsumen. Konsumen adalah sumber pemasukan untuk mendapat keuntungan.
- Usaha telah berjalan paling tidak selama dua tahun. Persaingan di bidang usaha apa pun selalu ada, umur di bawah dua tahun masih termasuk usaha rintisan di mana konsumen bisa saja lari meninggalkan kita.
- Tidak terikat pada pinjaman lain. Jangan sampai usaha yang dikembangkan karena modal dari pinjaman lalu untuk menutupnya mengajukan pinjaman lain. Inila yang sering membuat usaha apa pun menjadi terpuruk karena gali lobang tutup lobang. Â
Jika tiga hal ini sudah diperhatikan maka jangan ragu mengajukan Kredit Usaha Rakyat pada bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan, seperti BRI dan Bank Mandiri.
Sumber:
Sebagian dikelola dariÂ
