Empat belas partai politik yang berhak mengikuti Pemilu tingkat nasional sudah mempunyai nomer urut setelah di Kantor KPU pada Minggu malam, 18 Februari 2018, diadakan pengundian. Berapapun nomer yang didapat, suka atau tidak, ikhlas atau enggak, mereka harus menerima sebab pengundian dilakukan secara terbuka, transparan, dan disaksikan secara langsung oleh jutaan orang. Bila disuruh memilih, pastinya masing-masing partai politik akan mencari nomer yang mudah diingat oleh orang, dirasa membawa hoki, dan nomer cantik. Namun memilih nomer berdasarkan selera masing-masing tidak mungkin sehingga membuat mereka harus menerima hasil undian.
Dengan penetapan nomer tersebut maka Tahun Politik di republik ini, baik untuk Pilkada serentak tahun 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019, dimulai. Dimulai sebab mereka sudah memiliki nomer masing-masing untuk segera disosialisasikan terutama untuk Pemilu Legislatif sebab dalam Pemilu ini untuk memilih calon wakil rakyat, langkah pertama yang dilakukan adalah mencari di mana (nomer) partai pengusung berada dan selanjutnya mencoblos calon wakil rakyat yang sesuai pilihannya. Bila pemilih tak ingat atau lupa nomer urut partai tentu hal demikian merugikan calon wakil rakyat dan partai pengusungnya.
Untuk itulah mulai penetapan nomer urut disahkan maka seluruh partai segera bergerak untuk mensosialisasikan diri. Di tengah semakin ketatnya persaingan, apalagi muncul partai-partai baru membuat partai yang sudah ada harus bekerja lebih keras.
Dalam persaingan tersebut maka politisi yang duduk di lembaga wakil rakyat dari DPRD tingkat kabupaten, kota, dan provinsi serta DPR, juga akan lebih kerja keras untuk meraih dukungan agar tetap terpilih menjadi wakil rakyat.
Kerasnya persaingan di tahun politik tentu dalam hari-hari yang ada akan terjadi berita-berita yang aneh-aneh dari para wakil rakyat, seperti pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya, di mana demi menjadi wakil rakyat banyak di antara mereka melakukan hal-hal di luar pikiran rasional, seperti bertapa di gunung, tepi laut selatan, dan tempat-tempat angker.
Meski ada yang melakukan langkah-langkah irasional namun banyak juga yang berbuat konkret, seperti turun ke masyarakat, sambung rasa, menampung aspirasi hingga memberi bantuan nyata. Dari sini menunjukan bahwa untuk menjadi wakil rakyat mereka menggunakan berbagai cara. Cara yang ditempuh akan lebih beragam di saat menjelang coblosan.
Di tahun politik ini, di mana rangkaian Pemilu seperti Pilkada serentak tahun 2018, Pemilu Legistlatif dan Pemilu Presiden 2019, yang dilakukan secara berkelanjutan tentu membuat tahun-tahun politik ini akan terus panas dengan berbagai peristiswa politik yang ada.
Sebab partai politik dan politisinya lebih berkonsetrasi untuk memburu kemenangan maka tugas-tugas lembaga wakil rakyat akan ditinggalkan. Tugas-tugas seperti legislasi, pengawasan, dan budgeting, bisa jadi akan diabaikan sebab politisi akan lebih sibuk turun ke masyarakat untuk melakukan kampanye dibanding bekerja.
Sibuk dalam kampanye tidak hanya dilakukan oleh politisi namun juga oleh petahana Presiden (eksekutif). Dari sini ini bisa jadi tidak hanya legislatif yang menggunakan fasilitas negara untuk kampanye namun petahana Presiden bisa juga melakukan langkah serupa, yakni menggunakan program-program yang menggunakan uang negara untuk kampanye.
Bila pihak legislatif dan eksekutif sibuk berkampanye maka akan terjadi dua hal di tahun politik. Pertama, roda pembangunan atau pemerintahan akan berhenti. Ini bisa terjadi sebab pihak eksekutif dan legislatif lebih memilih berkampanye daripada bekerja. Mereka akan lebih banyak di lapangan daripada di ruang rapat-rapat atau sidang yang membahas masalah pembangunan atau aturan. Contoh seharusnya wakil rakyat membahas sebuah aturan yang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat namun karena mereka lebih memilih berada di tengah masyarakat untuk kampanye maka pembahasan itu pastinya akan ditinggalkan. Pun demikian juga dilakukan oleh pihak eksekutif. Dari sini maka akan terjadi banyak kekosongan aturan karena aturan yang dibutuhkan masih belum rampung.
Kedua, kalaupun ada proses kerja dari pihak legislatif maupun eksekutif maka kerja yang ada lebih banyak pada pencitraan atau sifatnya seremonial seperti peresmian jalan, jembatan, bendungan ataupun memberi bantuan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian dalam tahun-tahun politik ini yang ada lebih banyak kerja politik daripada kerja nyata untuk rakyat, bangsa, dan negara.Â
