Ancaman Mogok Kerja Para Guru di Kabupaten Kutai Barat, Bukti Nyata Kurangnya Perhatian Pemangku Kebijakan

Ketidakjelasan dan Dampak Nyata

Terlepas dari bantahan resmi, terdapat ketidakjelasan dan kecemasan di kalangan guru. Beberapa fakta yang muncul:

• Guru-guru menyebut bahwa sejak awal 2025, penghasilan mereka sudah terasa berkurang, entah melalui potongan langsung ataupun pengurangan komponen insentif/TPP. 

• Beberapa sekolah memasang spanduk "mogok kerja sampai tuntutan guru Kubar dipenuhi". Aksi ini bukan hanya unjuk rasa kecil, tetapi sudah meluas ke banyak sekolah. 

• Dampak langsungnya adalah terganggunya proses belajar mengajar. Di SMPN 1 Barong Tongkok misalnya, siswa sekitar 1.090 orang tidak mengikuti pelajaran karena guru mogok. 

Sudut Pandang dan Alasan Protes

Mengapa guru-guru begitu terdorong untuk melakukan mogok? Berikut beberapa poin penting:

1. Kebutuhan Hidup yang Semakin Berat
   Potongan-pemotongan atau pengurangan insentif berarti ada selisih nyata antara ekspektasi dan penghasilan yang diterima. Jika sebelum potongan mereka menerima misalnya Rp 3 juta, dan kini potongannya bisa Rp 1 juta, maka pengurangan sebesar 33% terasa sangat besar. Katakaltim.com

2. Kekhawatiran terhadap Wacana Potongan Tambahan
   Informasi yang beredar bahwa potongan bisa menjadi 35% membuat guru khawatir bahwa kondisi bisa makin buruk di tahun mendatang. Katakaltim.com

3. Ketidakpastian dan Komunikasi yang Lemah
   Guru merasa kurang mendapatkan kejelasan dari pihak pemerintah daerah mengenai dasar kebijakan, besaran potongan, siapa yang kena, dan apakah semua guru akan menerima dampak yang sama. Ketidakjelasan ini membuat rumor tumbuh subur.

4. Keadilan dan Rasionalitas dalam Perhitungan TPP
   Guru menuntut agar TPP diatur secara adil, transparan, dan proporsional --- misalnya mempertimbangkan beban tugas, jumlah jam mengajar, lokasi sekolah (terpencil atau tidak), serta kewajiban tambahan. Banyak yang merasa bahwa TPP struktural dan non-struktural tidak setara ditangani. Katakaltim.com