Menjembatani Kesenjangan Pendidikan: Solusi Inklusif untuk Anak Bangsa

Sebagai negara berkembang, pendidikan menjadi inti dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Pendidikan harus diutamakan, baik untuk masyarakat berprestasi maupun masyarakat kurang mampu. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya penyetaraan pendidikan di antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Sebagian orang memiliki pendapat bahwa masyarakat kurang mampu tidak dapat beradaptasi dengan masyarakat kota. Namun, tidak sedikit masyarakat kurang mampu memiliki bakat dan talenta yang dapat bersaing dengan masyarakat kota, mereka dapat berkontribusi untuk Indonesia demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.   

Menurut data dari Badan Pusat Statistika, lebih dari 23 juta penduduk indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan. Faktor ini memperkuat pernyataan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi salah satu faktor utama terjadinya keterbelakangan pendidikan di kalangan masyarakat tidak mampu, yang seharusnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan mampu bersaing diantara masyarakat kota dengan fasilitas yang terpenuhi.  Tanpa adanya pendanaan dan dukungan dari negara, banyak anak bangsa yang harus mengubur impian mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Padahal, pendidikan seharusnya menjadi hak untuk seluruh anak bangsa tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, pembatasan pendidikan oleh faktor finansial menciptakan suatu jarak antara mereka yang mampu secara ekonomi dengan mereka yang hidup dengan keterbatasan ekonomi. Jarak tidak hanya memengaruhi kualitas pendidikan yang didapatkan, tetapi juga memengaruhi peluang untuk berkembang, berprestasi dan meraih masa depan yang lebih baik.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting untuk menjamin keadilan melalui kebijakan yang inklusif dan afirmatif. Pemerintah harus aktif dalam menciptakan sistem pendidikan yang dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat secara adil dan proporsional.

Beberapa hal yang dapat pemerintah lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain:

 1. Menerapkan Skema Kuota Afirmasi Berbasis Proporsi: Kebijakan beasiswa bisa menggunakan sistem kuota terpisah, misalnya: 60% untuk masyarakat miskin yang lolos standar akademik minimal, dan 40% untuk prestasi akademik umum tanpa melihat ekonomi. Ini menjaga pemerataan sekaligus meritokrasi.   

2. Meningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar:    Pemerintah perlu fokus pada investasi pendidikan dasar di daerah tertinggal agar anak anak miskin memiliki kapasitas bersaing yang setara dengan anak-anak dari kota atau keluarga mampu.   

3. Mengevaluasi Berkala Dampak Beasiswa: Setiap kebijakan beasiswa harus dievaluasi dengan data kuantitatif dan kualitatif, misalnya: seberapa besar kontribusi alumni terhadap masyarakat, terutama yang berasal dari kelompok miskin.   

4. Berkolaborasi dengan Sektor Swasta: Buka peluang kolaborasi dengan CSR perusahaan atau yayasan pendidikan agar beasiswa berprestasi tetap tersedia tanpa mengorbankan afirmasi bagi masyarakat miskin.   

5. Pemetaan Sosial-Ekonomi dan Potensi Akademik Terpadu:  Pemerintah perlu membangun sistem database nasional yang mengintegrasikan data ekonomi, prestasi akademik, dan daerah asal calon penerima. Hal ini memungkinkan seleksi beasiswa dilakukan secara objektif dan transparan, tanpa mengandalkan asumsi.   

6. Program Mentoring untuk Anak Miskin Berpotensi:  Melibatkan mahasiswa, dosen, dan profesional untuk membimbing anak-anak dari keluarga tidak mampu yang menunjukkan potensi akademik. Ini bisa meningkatkan kesiapan mereka bersaing di tingkat lebih tinggi.