Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4, mengenai hak dan kewajiban dalam pendidikan dan kebudayaan)
Melihat perkembangan dan peningkatan dunia pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan (Prov Kalsel), memang masih banyak persoalan pendidikan di Banua ini yang masih memerlukan perbaikan, terutama masalah anggaran pendidikan.
Tidak hanya itu, persoalan pendidikan juga semakin bertambah dengan adanya pandemi Covid-19 dan lagi-lagi persoalan ini pun terkait dengan anggaran pendidikan. Karena sebagian anggaran pendidikan dialokasikan untuk penanganan wabah Covid-19.
Periode masa kepemimpinan Sahbirin Noor bersama Rudy Resnawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel memang mendekati akhir, karena pada 9 Desember 2020 akan dilaksanakan pemungutan suara, sekaligus penghitungan suara untuk pemilihan gubernur Kalsel periode selanjutnya.
Setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin punya caranya sendiri-sendiri. Â Mungkin kalimat inilah yang menjadi dasar dari sambutan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Prov Kalsel, Yusuf Efendi, untuk mewakili Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, yang berhalangan hadir membuka Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola SMK Tahun 2020, di Hotel G'Sign Banjarmasin, pada Selasa sore, 15 September 2020.
Sebelumnya, pada laporan kegiatan yang disampaikan Kepala Bidang SMK Disdikbud Prov Kalsel, Samsuri, mengatakan bahwa  Bimbingan Teknis Tata Kelola SMK Tahun 2020, adalah dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kalsel, mulai dari bidang pengelolaan sarana dan prasarana, serta bidang-bidang lainnya. Peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) ada 127 orang, berasal dari kepala sekolah SMK negeri maupun swasta yang ada di Kalsel, dan akan berlangsung dari 15-17 September.
Karena Bimtek dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 maka ia berpesan, "Semoga peserta dapat mengikuti kegiatan sebaik-baiknya dan menjaga protokol kesehatan," ucapnya.
Usai laporan kegiatan dari Samsuri, saatnya Kadisdikbud Prov Kalsel, Yusuf Efendi, dalam sambutannya menyampaikan jawaban atas permasalah dunia pendidikan yang terjadi di Kalsel, selam masa kepemimpinan Sahbirin Noor yang akrab di sapa Paman Birin. Dari permasalahan pembangunan sekolah, peningkatan honor guru non PNS, kurangnya jumlah guru, hingga permasalahan kuota internet untuk siswa didik.
Menurutnya, pendidikan di Kalsel secara bertahap tapi pasti terus bergerak meningkat, agar meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, maka tentu dibutuhkan dukungan politikal wil dari kepala daerah. Ia bersyukur, di masa kepemimpinan Paman Birin, ada beberapa program yang barangkali tidak dimiliki oleh berbagai provinsi di indonesia, tetapi menjadi ciri khas Prov Kalsel.Â
Tiap provinsi di Indonesia menerima bantuan pembiayaan dari APBN untuk satuan pendidikan, tapi tidak semua provinsi mendukung proses tersebut melalui APBD nya. Ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Paman Birin, sangat peduli dengan dunia pendidikan di Kalsel.
"Melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) besarannya 94 milyar, kalau 94 milyar ini dikembangkan untuk kepentingan lain, barangkali banyak hal yang bisa kita perbuat, tapi yang lebih penting adalah mendukung satuan pendidikan," tegasnya.
Yusuf Efendi juga mengatakan bahwa saat kewenangan pendidikan, SMA/SMK dan SMP masih berada di kabupaten kota, maka besaran honor guru dan tenaga pendidkan non pns masih banyak di bawah 1 juta, bahkan ada yang 500 ribu perbulan. Namun di bawah kepedulian kepemimpinan Paman Birin, melalui APBD, honor guru non PNS itu terus didorong mendekati upah minimum provinsi yang sekarang 2,3 juta.
Sementara untuk bantuan  pendidikan swasta, tanggung jawab pendidikan swasta adalah tanggung jawab yayasan, tapi Disdikbud Prov Kalsel menganggap swasta ini adalah mitra dalam membangun dunia pendidikan di Kalsel. Maka bantuan yang diberikan adalah dengan pola hibah.
Kemudian untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, dengan mendorong agar anak-anak usia sekolah harus tertampung pada satuan pendidikan, apakah itu negeri  maupun swasta, maka setiap kecamatan harus ada satuan pendidikannya, kalau tidak ada, akan dilaporkan untuk percepatan pembangunan.
Terkait pembangunan sekolah baru, pada 2020 tidak bisa dilaksanakan karena penanganan Covid-19, sehingga akan dilaksanakan pada 2021. Kalau dana APBD memungkinakan, ada 7 satuan pendidikan yang akan dibangun, yaitu 5 SMA dan 2 SMK, Â tapi kalau tidak memungkinkan maka hanya 4 SMA/SMK, dan sisanya melalui APBN.
Pembangunan sekolah baru juga sudah pasti mempunyai konsekuensi bagi pemerintah daerah, seperti bantuan operasional sekolah dan penempatan guru dan tenaga pendidikan non PNS. Karena tidak mungkin mendistribusikan guru dan tenaga pendidikan PNS kepada satuan pendidikan yang baru dibangun. Sedangkan guru dan tenaga pendidikan PNS yang sekarang saja kekurangan.
"Pada saat rekrutmen CPNS baru, mengganti pensiun saja tidak cukup, apalagi mengisi sekolah baru. Oleh karena itu memerlukan anggaran yang banyak, untuk tenaga kontrakyang ditempatkan di sekolah baru, total yang dikeluarkan untuk tenanga pendidikan non PNS sebesar 105 milyar," ungkapnya.
Selain itu, Yusuf Efendi juga menyebutkan adanya beasiswa mahasiswa fakultas kedokteran, melalui kebijakan gubernur, yakni 1 kabupaten 1 satu orang mahasiwa mendapat beasiswa, yang diberikan untuk mahasiswa dari keluarga miskin, tapi mampu masuk di fakultas kedokteran. Beasiswanya hingga selesai di sarjana kedokteran, 1 orang 100 juta, maka 13 kabupaten kota menjadi 13,3 milyar.
"Tidak mungkin anggaran ini akan diberikan kalau visi misi pemerintah daerah tidak berpihak pada dunia pendidikan, ini semua karena kebijakan pemeritah provinsi. Kita berharap program ini terus berjalan dan secara bertahap terus meningkat, sehinga peningkatan pendidikan di Kalsel dapat terus bergerak dengan tepat, yang semua tergantung political will dari kepala daerah, jangan sampai program ini stagnan, yang akan berdampak pada dunia pendidikan menjadi kurang menguntungkan dan meningkat besarannya," katanya.
Yusuf Efendi juga meminta agar para kepala sekolah SMK, agar mendorong para guru untuk ikut terlibat di dalam berbagai  program kegiatan dinas pendidikan, untuk memenuhi standar pendidikan guru, dan untuk guru yang PNS didorong mengikuti proses sertifikasi melalui pendidikan profesi guru.
Kadisdikbud Prov Kalsel juga menyebutkan, bahwa akan meluncurkan program bantuan kuota internet gratis dari APBD Kalsel bagi siswa. Agar tidak terjadi tumpang tindih, peluncuran program dilaksanakan setelah bantuan kuota internet gratis dari pemerintah pusat selesai. Peluncurkan program bantuan kuota internet gratis dijadwalkan pada 21 September 2020.
"Karena APBN, barangkali provinsi lain bisa berbuat, tapi belum tentu provinsi lain bisa berbuat memprogramkan kuota internet gratis melalui APBD. Ada 24 ribu siswa yang akan menerima bantuan, ini merupakan tanda bukti penerintah dareah kepada peserta didik. Peserta didik yang telah disampaikan ke dinas, untuk dicermati lagi, agar tidak salah sasaran dan tidak tumpang tindih. Bantuan internet gratis ini, disalurkan melalui Balai Teknilogi Informasi Komunikasi Pendidikan Prov Kaslel dan diteruskan pada satuan pendidikan. Apa yang dilakukan di Kalsel ini, belum tentu dilakukan gubernur provinsi lain," tuturnya.
Para pemerhati dunia pendidikan Kalsel, menilai bahwa Bosda Kalsel 94 Miliar untuk pendidikan masihlah kurang, untuk ini Yusuf Efendi beralasan bahwa, "masa kepemimpinan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, telah banyak dukungan yang diberikan untuk satuan pendidikan maupun tenaga pendidik, kita juga mendorong agar terus ditingkatkan, tapi APBD kita terbatas, dan tahun ini kurang lebih 88,7 milyar tupoksi anggaran kita untuk mendukung penanganan Covid-19," tukasnya.
Untuk lebih meyakinkan kelanjutan program-program dari Disdikbud Prov Kalsel, pada saat wawancara dengan Kadisdik, ditanyakan bagaimana kelanjutan program apabila terjadi pergantian kepemimpinan gubernur Kalsel, dengan santai sambil menggunakan kalimat politis Yusuf Efendi menjawab, "mudah-mudahan berlanjut."
Jawaban Yusuf Efendi bisa saja mempunyai dua pengertian, tapi tentunya bagi para calon kepala daerah yang akan berlaga di Kalsel pada 2020 ini, isu pendidikan harus menjadi perhatian. Tidak hanya sekadar retorika, namun adanya program konkret dari para calon pemimpin Kalsel tersebut.
by ARAska Banjar
Sumber :
https://web.facebook.com/lulungkanglantingbanjar/photos/a.121947829636595/127867805711264
https://web.facebook.com/lulungkanglantingbanjar/
@lulungkanglantingbanjar
#LulungkangLantingBanjar
