Yusuf Efendi juga mengatakan bahwa saat kewenangan pendidikan, SMA/SMK dan SMP masih berada di kabupaten kota, maka besaran honor guru dan tenaga pendidkan non pns masih banyak di bawah 1 juta, bahkan ada yang 500 ribu perbulan. Namun di bawah kepedulian kepemimpinan Paman Birin, melalui APBD, honor guru non PNS itu terus didorong mendekati upah minimum provinsi yang sekarang 2,3 juta.
Kemudian untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, dengan mendorong agar anak-anak usia sekolah harus tertampung pada satuan pendidikan, apakah itu negeri  maupun swasta, maka setiap kecamatan harus ada satuan pendidikannya, kalau tidak ada, akan dilaporkan untuk percepatan pembangunan.
Terkait pembangunan sekolah baru, pada 2020 tidak bisa dilaksanakan karena penanganan Covid-19, sehingga akan dilaksanakan pada 2021. Kalau dana APBD memungkinakan, ada 7 satuan pendidikan yang akan dibangun, yaitu 5 SMA dan 2 SMK, Â tapi kalau tidak memungkinkan maka hanya 4 SMA/SMK, dan sisanya melalui APBN.
Pembangunan sekolah baru juga sudah pasti mempunyai konsekuensi bagi pemerintah daerah, seperti bantuan operasional sekolah dan penempatan guru dan tenaga pendidikan non PNS. Karena tidak mungkin mendistribusikan guru dan tenaga pendidikan PNS kepada satuan pendidikan yang baru dibangun. Sedangkan guru dan tenaga pendidikan PNS yang sekarang saja kekurangan.
"Pada saat rekrutmen CPNS baru, mengganti pensiun saja tidak cukup, apalagi mengisi sekolah baru. Oleh karena itu memerlukan anggaran yang banyak, untuk tenaga kontrakyang ditempatkan di sekolah baru, total yang dikeluarkan untuk tenanga pendidikan non PNS sebesar 105 milyar," ungkapnya.
Selain itu, Yusuf Efendi juga menyebutkan adanya beasiswa mahasiswa fakultas kedokteran, melalui kebijakan gubernur, yakni 1 kabupaten 1 satu orang mahasiwa mendapat beasiswa, yang diberikan untuk mahasiswa dari keluarga miskin, tapi mampu masuk di fakultas kedokteran. Beasiswanya hingga selesai di sarjana kedokteran, 1 orang 100 juta, maka 13 kabupaten kota menjadi 13,3 milyar.
"Tidak mungkin anggaran ini akan diberikan kalau visi misi pemerintah daerah tidak berpihak pada dunia pendidikan, ini semua karena kebijakan pemeritah provinsi. Kita berharap program ini terus berjalan dan secara bertahap terus meningkat, sehinga peningkatan pendidikan di Kalsel dapat terus bergerak dengan tepat, yang semua tergantung political will dari kepala daerah, jangan sampai program ini stagnan, yang akan berdampak pada dunia pendidikan menjadi kurang menguntungkan dan meningkat besarannya," katanya.
Yusuf Efendi juga meminta agar para kepala sekolah SMK, agar mendorong para guru untuk ikut terlibat di dalam berbagai  program kegiatan dinas pendidikan, untuk memenuhi standar pendidikan guru, dan untuk guru yang PNS didorong mengikuti proses sertifikasi melalui pendidikan profesi guru.
Kadisdikbud Prov Kalsel juga menyebutkan, bahwa akan meluncurkan program bantuan kuota internet gratis dari APBD Kalsel bagi siswa. Agar tidak terjadi tumpang tindih, peluncuran program dilaksanakan setelah bantuan kuota internet gratis dari pemerintah pusat selesai. Peluncurkan program bantuan kuota internet gratis dijadwalkan pada 21 September 2020.
"Karena APBN, barangkali provinsi lain bisa berbuat, tapi belum tentu provinsi lain bisa berbuat memprogramkan kuota internet gratis melalui APBD. Ada 24 ribu siswa yang akan menerima bantuan, ini merupakan tanda bukti penerintah dareah kepada peserta didik. Peserta didik yang telah disampaikan ke dinas, untuk dicermati lagi, agar tidak salah sasaran dan tidak tumpang tindih. Bantuan internet gratis ini, disalurkan melalui Balai Teknilogi Informasi Komunikasi Pendidikan Prov Kaslel dan diteruskan pada satuan pendidikan. Apa yang dilakukan di Kalsel ini, belum tentu dilakukan gubernur provinsi lain," tuturnya.
