Dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi merupakan suatu istilah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Setelah melewati berbagai pergulatan dan reformasi politik, konsep demokrasi sudah menjadi bagian dari pemahaman masyarakat tentang sistem pemerintahan yang baik dan adil. Dalam keseharian, kata "demokrasi" sering diucapkan dan dibicarakan dalam berbagai diskusi dan perdebatan politik. Bahkan, demokrasi sudah menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat dan diakui sebagai salah satu fondasi yang kuat dalam membangun negara yang adil dan makmur.
Demokratisasi adalah proses yang penting dan diperlukan untuk mencapai demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia. Tanpa demokratisasi, sistem pemerintahan yang demokratis tidak akan terwujud dan hak-hak warga negara tidak akan terpenuhi. Demokratisasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, memilih pemimpin secara bebas dan tidak terpengaruh, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi.
Proses demokratisasi tidak mudah dan memerlukan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Begitu banyak hambatan yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan proses demokratisasi, seperti, maraknya aksi korupsi, intoleransi, terbatasnya akses pendidikan, kemiskinan struktural, hingga feodalisme yang secara tidak langsung membentuk suatu sistem oligarki.
Feodalisme merupakan salah satu penghambat utama dalam proses demokratisasi di Indonesia. Feodalisme adalah sistem yang menempatkan kekuasaan dan hak istimewa pada segelintir elite atau kelompok tertentu, yang mengendalikan sumber daya dan kebijakan serta mempertahankan posisinya dengan memanfaatkan kekuasaan dan harkat sosial yang tidak adil. Feodalisme juga sangat berpotensi memperkuat tatanan sosial yang tidak adil dan memperlambat proses pembangunan ekonomi dan sosial. Sistem ini membuat masyarakat terbelakang dan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang, dan kemudian memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi.
Dalam konteks Indonesia, feodalisme masih banyak terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Feodalisme cukup mempengaruhi sistem politik Indonesia, memperkuat kekuasaan kelompok elit dan memperlambat perkembangan demokrasi. Kelompok elit ini seringkali memegang kekuasaan politik dan memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ini membuat masyarakat sulit memperoleh hak-hak politik dan ekonomi yang sama, dan memperlambat perkembangan demokrasi di Indonesia.
Hal tersebut seringkali kita lihat dalam kasus-kasus perampasan ruang hidup yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola dan membagi sumber daya alam, namun seringkali mereka lebih memihak kepada perusahaan tambang dan elit ekonomi, sehingga warga setempat yang tinggal di lahan tersebut dipindahkan tanpa pembayaran ganti rugi yang adil.
Kasus ini menunjukkan bahwa feodalisme masih ada dalam bentuk otoritas pemerintah yang kuat dan kendali atas sumber daya alam yang masih dikuasai oleh elit politik dan ekonomi. Warga seringkali tidak memperoleh perlindungan hukum dan hak atas tanah mereka, sehingga mereka menjadi korban dari tatanan sosial dan ekonomi feodal.
Dengan realita bahwa banyaknya problematika yang terjadi akibat adanya sistem feodalisme yang seolah-olah "dirawat" dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Maka, tidak mengejutkan apabila kemudian demokratisasi terus terhambat. Menurut penulis, untuk memastikan bahwa demokratisasi berlangsung dengan baik, feodalisme harus dihapus dan sistem kekuasaan yang adil dan merata harus dibangun. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan diakui. Hanya dengan demikian, demokrasi yang sesungguhnya dapat tercapai dan masyarakat dapat hidup dalam keadilan dan kesejahteraan yang sesungguhnya. Sambutlah dunia baru, dunia tanpa penindasan.
