   Lantas, bagaimanakah definisi dari kemiskinan ekstrem? Apa yang membedakannya dengan kemiskinan umum?. Berdasarkan Kepmen Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 "kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial".
   Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup seharihari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp 10.739 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)/orang/hari atau Rp 322.170 (tiga ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah)/orang/bulan.
   Dengan kata lain, penduduk miskin ekstrem mempunyai pengeluaran lebih rendah dari penduduk miskin umum. Untuk mengetahui apakah daerah anda termasuk daerah kaya, miskin atau miskin eksterm, silahkan dilihat pendapatan perkapita penduduknya  pada Data Badan Pencatatan Statistik di daerah dimana Anda berdomisili.
   Terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan yaitu sulitnya mengakses pendidikan yang berdampak kepada lapangan pekerjaan atau kemiskinan diakibatkan oleh tidak tersediaan fasilitas dasar yang dibutuhkan.  Kemiskinan merupakan problem yang masih belum bisa diatasi oleh negara termasuk Indonesia.
   Lingkaran kemiskinan dalam suatu daerah akan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah, masyarakat tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan kecukupan gizi secara baik dan optimal. Bila tidak ditangani dengan manajemen penanggulan yang baik, akan menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dari aspek intelektual dan fisik. Sehingga produktivitas SDM di daerah tersebut akan rendah.
   Kemiskinan memberikan dampak pada beberapa akibat, mulai dari meningkatnya tindakan kriminalitas, pengangguran, kesehatan terganggu terutama meningkatnya angka stunting yang akan berimbas pada rendahnya angka IPM, dan yang paling penting untuk saat ini adalah banyak anak anak yang tidak mendapatkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Permasalahan tersebut harus segera dipecahkan oleh pemerintah karena jika tidak maka akan timbul masalah masalah baru yang mungkin lebih parah
   Dalam pengentasan kemiskinan,eksterm,  konvergensi merupakan faktor utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang tepat.
   Pengentasan kemiskinan dapat ditempuh pemerintah di setiap wilayah untuk dapat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem mendapatkan seluruh program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat. Baik program pengurangan beban pengeluaran maupun program pemberdayaan.
   Ada baiknya Gubernur dan para bupati agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan  ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang sesuai dengan karakteristik miskin ekstrem di wilayah masing-masing.
   Dalam kondisi tertentu, mungkin dapat dilakukan/disiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem, dengan menggunakan data yang tersedia. Untuk program khusus ini, dapat dilakukan melalui program sembako, Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di wilayahnya.
   Terkait dengan percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah-wilayah sulit. Tentunya dibutuhkan pula dialog dengan para pihak-pihat  terkait, sehingga diharapkan setiap aksi  harus memberikan perubahan nyata dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya bagi Orang Asli di Wilayah tersebut. yang diupayakan melalui strategi percepatan pembangunan kesejahteraan yang bertumpu pada 5 kerangka kebijakan yaitu: pembangunan SDM unggul; transformasi dan pembangunan ekonomi; pembangunan infrastruktur; pelestarian kualitas lingkungan; dan tata kelola pemerintahan.
