Belajar Ekonomi Syariah dari Abu Ubaid: Otoritas Penguasa Untuk Kepentingan Publik

Otoritas penguasa untuk kepentingan publik yang ditekankan oleh Abu Ubaid adalah konsep ideal untuk sektor publik. Indonesia perlu menginternalisasikan nilai-nilai Abu Ubaid kedalam implementasi sektor publik, khususnya dalam hal trust - etika politik pemerintahan. Implementasi ini bukan soal label agama -- kewajiban karena lebih dari 80% penduduk Indonesia adalah umat muslim. Yang perlu dipandang penting adalah Islam menekankan kepentingan ekonomi adalah untuk umat. Sehingga posisi negara bukan sebuah kotak terpisah  ekslusif, tetapi kotak yang mewakili dan melindungi umat yakni masyarakat.

 

---

Daftar Pustaka

OECD. (2014). The Governance of Regulators. OECD. https://doi.org/10.1787/9789264209015-en

Qoyum, A., Nurhalim A.,  Fithriady., Pusparin, M. D., Ismail, N., Haikal, M., Ali, K. M., (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Bank Indonesia.

Saprida., Barkah, Q., & Umari, Z. F. (2021). Sejarah pemikiran ekonomi islam. Kencana.

https://www.atrbpn.go.id/berita/ramai-isu-tanah-kosong-selama-2-tahun-diambil-negara-dirjen-pptr-sebut-kriteria-penetapan-objek-penertiban-tanah-telantar-shm-berbeda-dengan-shgu-dan-shgb

https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2024&provinsi=--

https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-Kinerja-APBN-Terjaga)

https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh