Di era transformasi digital, keamanan siber dan regulasi menjadi isu krusial. Keduanya saling terkai karena keamanan digital yang kuat merupakan fondasi penting untuk membangun ekosistem digital yang aman dan inovatif. Sementara regulasi berperan dalam menjamin kepatuhan serta perlindungan terhadap data dan privasi pengguna.
Namun, bukan berarti transformasi teknologi digital tidak membawa dampak negatif di samping dampak positif yang sudah terlihat secara nyata, selain itu transformasi sendiri hadir sebagai tantangan baru. Salah satu isu krusial yang sering muncul di tengah-tengah kehidupan berteknologi adalah regulasi digital, yang menjadi kunci dalam menjaga stabilitas, kepercayaan publik, dan keberlangsungan inovasi di era digital di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat.
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan bagi manusia. Aktivitas manusia di sektor ekonomi, sosial, pendidikan, hingga pemerintahan telah bergantung pada teknologi digital. Oleh karena itu, regulasi yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan melindungi data serta privasi pengguna.
Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indonesia mengalami lebih dari 700 juta serangan siber selama tahun 2023. Berdasarkan data di atas, Indonesia dapat dikatakan tengah berada dalam kondisi darurat kebocoran data digital. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem keamanan siber nasional serta belum efektifnya implementasi regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan tahun 2022.
Banyak lembaga belum siap menerapkan tata kelola data (data governance) yang sesuai standar internasional. Di samping itu, kurangnya regulasi yang adaptif serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber membuat isu ini menjadi semakin mendesak untuk dikaji dan di selesaikan secara komprehensif.
Oleh karena itu, essay ini akan membahas pentingnya sinergi antara keamanan siber dan regulasi digital dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan.
Transformasi digital yang cepat telah meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi. Hal ini secara langsung juga membuka celah yang lebih besar terhadap ancaman siber. Dalam laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lebih dari 700 juta serangan siber terjadi di Indonesia selama tahun 2023. Serangan ini mencakup berbagai bentuk seperti phishing, ransomware, deface, hingga pencurian data pribadi dari lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta.
Serangan siber yang masif ini bukan hanya berdampak pada keamanan individu, namun juga mengancam kedaulatan digital negara. Banyak kasus kebocoran data terjadi karena lemahnya sistem keamanan, buruknya manajemen risiko digital, serta belum adanya sistem deteksi dan respons yang terintegrasi secara nasional.
Menghadapi ancaman tersebut, kehadiran regulasi digital yang adaptif menjadi sangat penting. Regulasi ini berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban penyedia maupun pengguna teknologi, memastikan transparansi pemrosesan data, serta memberi sanksi pada pelanggaran yang merugikan publik.
Salah satu upaya besar yang dilakukan Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022, yang menjadi tonggak awal dalam menjaga kedaulatan data. UU PDP mengatur prinsip dasar perlindungan data, termasuk hak subjek data, dasar pemrosesan, pengendali data, serta pembentukan otoritas perlindungan data independen.
Namun, hingga saat ini implementasinya belum maksimal. Banyak institusi masih belum memiliki kapasitas sumber daya, infrastruktur teknologi, atau kebijakan internal yang mendukung penerapan UU PDP. Ini menciptakan celah besar dalam perlindungan data masyarakat.
