Korupsi bukan merupakan kata yang asing lagi bagi rakyat Indonesia, karena sampai saat ini korupsi masih kerap terjadi di Indonesia dan belum ada sulosi yang tepat untuk menghentikan masalah ini. Lebih buruknya pelaku korupsi ini kebanyakan merupakan orang – orang yang memiliki jabatan tinggi bahkan orang – orang yang memiliki kewenangan terhadap negara.
Korupsi sendiri sekarang menjadi fokus tersendiri bagi pemerintah Indonesia salah satu implementasinya adalah dengan terbitnya Instruksi Presiden 17/2011 menegenai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang merupakan terusan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Sesuai dengan rekomendasi United Nation Convention Against Corruption(UNCAC) pemerintah mengimplementasikan enam strategi yaitu pencegahan pada lembaga penegak hukum, pencegahan pada lembaga penindakan, harmonisasi peraturan perundang – undangan, penyelamatan asset hasil korupsi, kerjasamainternasional, dan pelaporan.
Upaya pencegahan atau preventif yang telah dilakukan pemerintah selama ini adalah dengan menanamkan semangat nasionalis yang tinggi melalui pendidikam formal, informal maupun agama. Dimana rakyat Indonesia wajib mengenyam pendidikan selama 12 tahun dan memalui pendidikan tersebut akan diselipkan edukasi mengenai nilai nilai nasionalis yang nantinya akan menimbulkan rasa cinta dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Selain itu pemerintah juga melakukan pencatatan ulang atau pengecekan terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya – upaya pemerintah melalui KPK dan aparat hukum lain. KPK diberi tugas untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi “martir” bagi para pelaku tindak KKN.
Upaya penindakan juga dilakukan untuk orang – orang yang telah terbukti bersalah dan akan diberikan peringatan dengan pemecatan secara tidak hormat dan dihukum pidana. Contoh atau bukti nyata mengenai penindakan ini adalah dengan menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, atas dugaan melakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian, kasus dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta tahun 2004, dan kasus korupsi serta penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK pada tahun 2005.
Selain itu juga telah dilakukan upaya edukasi pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagai contoh Indonesia Corruption Watch (IWC) merupakan lembaga organisasi non pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan IWC ini terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. IWC sendiri lahir di tengah – tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintah pasca Soeharto yang bebas korupsi di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998.
Walaupun semua upaya ini telah dilakukan bertahun – tahun dan tentu saja dengan mengkomunikasikannya dengan Presiden, Komisi III DPR, para menteri dan pejabat terkait, tetapi sampai saat ini belum sepenuhnya berhasil. Upaya yang saat ini diharapkan berhasil adalah dengan memperbanyak pencegahan, high cost economy dapat ditekan dan korban yang meluas di masyarakat dapat dikurangi.
