Pakistan ditempatkan dalam daftar abu-abu oleh FATF pada bulan Juni 2018 karena kekurangan dalam sistemnya untuk mengekang pencucian uang dan pendanaan teror. FATF telah memberikan 34 poin rencana aksi (27 poin di fase pertama dan tujuh poin di fase kedua) untuk memenuhi standar FATF.
Apa itu FATF?
FATF, sebuah badan antar-pemerintah yang menetapkan standar internasional yang berupaya untuk mencegah kejahatan keuangan internasional yang membantu terorisme, didirikan pada Juli 1989 oleh KTT G-7 di Paris, awalnya untuk memeriksa dan mengembangkan langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang.
Setelah serangan 11 September, FATF pada bulan Oktober 2001 memperluas mandatnya untuk memasukkan upaya memerangi pendanaan teroris, dan pada April 2012, FATF menambahkan upaya untuk melawan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
FATF saat ini terdiri dari 37 yurisdiksi anggota dan dua organisasi regional (Komisi Eropa dan Dewan Kerjasama Teluk), yang mewakili sebagian besar pusat keuangan utama di semua bagian dunia.
Dari Asia Tenggara, Singapura dan Malaysia adalah anggota FATF. Indonesia belum menjadi anggota FATF. Saat ini, Indonesia dianggap sebagai observer di FATF.
Menurut FATF, saat ini ada 23 negara yang masuk dalam daftar abu-abu atau daftar pemantauan yang meningkat. Selain Pakistan, secara mengejutkan, Kamboja, Myanmar dan Filipina dari Asia Tenggara masuk dalam daftar abu-abu FATF.
FATF telah mengembangkan Rekomendasi FATF, atau Standar FATF, yang memastikan tanggapan global yang terkoordinasi untuk mencegah kejahatan terorganisir, korupsi dan terorisme. Lebih dari 200 yurisdiksi di seluruh dunia telah berkomitmen pada Rekomendasi FATF melalui jaringan global sembilan FATF-Style Regional Bodies (FSRB) dan keanggotaan FATF.
Pakistan telah berjuang untuk keluar dari daftar abu-abu FATF sejak tahun 2018. Sebagian besar kelompok teror seperti LeT dan Jaish-e-Mohammed dilindungi oleh militer Pakistan dan ISI. Kelompok teror ini menerima uang, pelatihan dan senjata dari lembaga terkait negara secara langsung maupun tidak langsung.
Organisasi internasional seperti FATF tidak akan percaya pada tindakan Pakistan seperti menghukum Hafiz karena ia jarang berada di balik jeruji besi. Jika Pakistan benar-benar serius dalam membatasi terorisme dan pendanaan teror, maka Pakistan harus melarang semua kelompok teror dan organisasi keagamaan radikal serta menangkap semua pemimpin teroris. Harus ada tindakan tegas terhadap personel militer dan agen ISI yang mendukung terorisme.
Pakistan berada di ambang kehancuran ekonomi seperti Sri Lanka. Karena depresiasi mata uangnya yang tajam dan kebijakannya yang salah, menurut Bank Negara Pakistan (SBP), total utang dan kewajiban Pakistan telah melonjak ke rekor tertinggi 59,70 triliun rupee Pakistan (AS$271 miliar) pada bulan Agustus 2022, meningkat 25 persen dari tahun sebelumnya.
Setiap dua hingga tiga bulan, Pakistan harus meminjam uang dari luar negeri untuk membayar pinjaman dan bunganya. Pakistan tidak punya uang sendiri.
