Pemantau Pilkada 2020

Meskipun diatur dalam dua UU, subtansi pemantau pemilu dan pemilihan adalah sama. Hanya secara teknis yang berbeda. Pada pokoknya, pemantau pemilu mendaftar ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sedangkan dalam memantau pemilihan, pemantau mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelum kita membahas pemantau pada pemilihan 2020. Ada baiknya kita mengulas sedikit informasi pemantauan pada pemilu 2019. Dasar hukum pemantau pemilu 2019 termuat dalam Pasal 435, Pasal 437 ayat (7), Pasal 439 ayat (6), dan Pasal 447 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Untuk menindaklanjuti perintah UU Pemilu, Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2018. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, pemantau pada pemilu 2019 merupakan rekor tersendiri. Jumlah lembaga pemantau yang ikut mengawasi pemilu 2019 terbesar sepanjang sejarah. Sekitar 138 lembaga pemantau pemilu, baik dari dalam maupun luar negeri.

Untuk yang mempertanyakan lembaga pemantau pada pemilu 2019. Mungkin saja, mereka tidak berkenan terhadap data dan keberadaan pemantau pemilu. 

Bukan hanya itu, masyarakat dan pemerintah termasuk acuh pada lembaga pemantau. Namun, keberadaannya dicari-cari ketika ada isu-isu "INA Call International Observer". Tetapi itu secuil kisah kerinduan masyarakat kepada pemantau pemilu. Semoga berlanjut di pemilihan 2020.

Untuk pemilihan 2020, KPU mendapatkan beban kerja. KPU harus bisa menjaga jumlah pemantau dari pemilu 2019 ke pemilihan 2020. Meskipun itu berat. Namun, KPU butuh membuktikan slogan "KPU Melayani" yang termasuk melayani masyarakat untuk mendapatkan akses memantau pemilihan 2020. 

Dengan demikian, Tripatrit Penyelenggara Pemilu perlu melakukan pertemuan untuk menjaga hubungan antarpenyelenggara dengan pemantau Pemilihan. Sebagimana hubungan pemantau dengan Bawaslu di pemilu 2019. KPU perlu membuka ruang Egaliter dan akses yang sama terhadap semua pemantau, tanpa pandang bulu lembaga pemantaunya.

Selanjutnya, mengingat lembaga pemantau adalah pemilik amanah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan melakukan gugatan pada kasus pemilihan dengan satu pasangan calon, alias pilkada calon tunggal. 

Maka, PKPU Pemantauan sewajarnya membuka ruang kesamaan persepsi antara KPU dengan pemantau pemilu. Belum lagi pola kerja sama yang bisa dibangun berdasarkan program sosialisasi pemilih. Selain itu, program pemantauan pemilu harus memudahkan administrasi dan meringankan beban tugas narasi kewajiban. KPU diharapkan mendahulukan konsep partisipatif dari pada mengusung ego "harus didatangi".

Dilain sisi, Bawaslu yang sudah memiliki kontak, hubungan, dan group-group media sosial dengan pemantau pemilu, diusahakan tetap menjaga komunikasi antara pengawas dengan pemantau pemilu.