Pemilihan umum serentak tahun 2019 lebih terlihat sebagai Pemilihan Presiden 2019. Fokus perdebatan kepada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden mengonfirmasi perubahan dari pemilu serentak menjadi pilpres. Semua ajang pencitraan politik tertuju pada sosok Jokowi dan Prabowo.
Tidak ada larangan pemusatan objek pada sosok politisi calon presiden. Sah-sah saja bila Jokowi dan Prabowo menjadi bintang iklan pemilu 2019. Karena capres adalah orang yang akan menduduki kursi pimpinan kekuasaan eksekutif. Sehingga kita dapat memaklumi perhatian mengarah pada satu titik, yaitu paslon presiden dan wakil presiden.
Salah satu yang mampu memanfaatkan objek pemilu 2019 adalah Akbar Tandjung. Politisi senior Partai Golongan Karya (Golkar) itu memang lihai memainkan peran. Akbar selalu bisa memosisikan diri sebagai salah satu sesepuh politik bangsa. Kemampuan ini terbukti ketika Akbar menggunakan forum milad Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang ke-72 pada tanggal 5 Februari 2019.
Disaat semua orang sibuk berdebat dan membahas komunikasi politik. Juga evaluasi dan proyeksi debat paslon. Akbar Tandjung menggunakan satu instrumen politiknya untuk mengambil peran penting. Dengan posisinya sebagai tokoh yang dihormati oleh kader dan alumni HMI. Akbar Tabdjung menyiasati milad HMI dengan doa dukungan kepada Jokowi di rumahnya sendiri.
Tidak ada juga larangan untuk Akbar Tandjung mendoakan Jokowi. Bahkan, jika Akbar Tabdjung secara terang-terangan mendukung Jokowi. Itu adalah hak politik Akbar. Bahkan itu sangat wajar, bila kita melihat bahwa Golkar berada di koalisi Jokowi-Maruf Amin. Sehingga, doa Akbar untuk kemenangan Jokowi adalah kelanjutan dari komitmen Golkar untuk koalisi Jokowi.
Meskipun doa Akbar Tandjung berlangsung pada saat milad HMI. Pernyataan Akbar Tandjung tidak akan mengganggu sifat organisasi HMI yang indepeden. Semua juga paham hal itu. Untuk mengonfirmasi ketidakadaan hubungan antara pribadi Akbar Tandjung dengan HMI adalah kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan. Maka, jangan terlalu cepat memasukkan HMI dalam kotak dukungan antar paslon.
Akbar Tandjung juga sangat memahami sifat HMI. Karena dia pernah memimpin HMI dengan posisi mandataris kongres atau Ketua Umum pada tahun 1971 sampai tahun 1974. Beliau juga tahu bahwa alumni HMI dari sudut politik terbagi di dua kubu. Belum lagi Korps Alumni HMI (KAHMI) yang tidak bisa disatukan dengan kegiatan Akbar Tandjung secara politis. Termasuk alumni-alumni HMI di posisi penyelenggara pemilu.
HMI dan KAHMI sebagai organisasi tidak akan berpolitik praktis. Bila ada kader dan pengurus HMI yang mendukung penuh salah satu paslon. Itu adalah hak pribadi. Jika terbukti dengan sah mendukung paslon manapun. Maka, kader HMI tersebut langsung berubah status menjadi alumni HMI. Akbar Tandjung sangat memahami konsep independensi etis dan organisasi tersebut.
Lalu muncul pertanyaan, kalau memang HMI tetap independen, apa yang dapat menjadi alat politik Akbar Tandjung? Tentu saja ada potensi suksesi Jokowi. Tapi bukan Akbar Tandjung, jika hanya bermodal doa dalam politik. Sebagaimana tafsiran sifat indepedensi dalam konstitusi HMI. Akbar memang bisa mengarahkan indepedensi etis dalam hal kemerdekaan kader secara personal untuk memilih sesuai kajian konvenan internasional hak-hak sipil dan politik.
Keberadaan Akbar Tandjung dikubu Jokowi-Amin menguatkan swing voter atau golongan putih (golput) dari pihak aktifis, khususnya kader HMI, untuk menggunakan hak pilih di TPS. Tentu saja, keberadaan para pemilih cerdas dari kaum intelektual muda ini bisa menguatkan partisipasi pemilih. Sehingga, pemilih berlatarbelakang aktifis/mahasiswa tetap memilih dan membantu suksesi pemilu.
Jikalau ada kritik dari dalam dan luar HMI. Semua sindirian tidak akan mengganggu eksistensi Akbar Tandjung. Untuk mengonfirmasinya, kita masih bisa melihat bagaimana Akbar Tandjung tetap menjadi pemateri latihan kader HMI yang paling diharapkan kehadirannya oleh peserta. Selain itu, kemauan Akbar Tandjung untuk peduli pada perkaderan HMI menjadi bukti bahwa posisinya tidak akan bergeser sebagai "abang untuk semua kader".
