Kebijakan merupakan sebuah tindak terhadap suatu masalah publik sehingga diperlukan kebijakan yang disusun sedemikian rupa untuk mengatasi masalah publik tersebut. Earley dan Ang (2003) menyebutkan. Berikut ini adalah beberapa hal juga merupakan hambatan dan tantangan dalam tata kelola pemerintahan di Singapura:
1. Dealing with the Risks of Success: Blind Spots and Intellectual Elitism
Dimana kebijakan seringkali tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatannya, dimana terkadang masyarakat dipandang sebelah mata, dianggap kurang mempunyai pengetahuan dibandingkan dengan elite politik yang dapat mebuat kebijakan tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga mereka terkadang tidak mampu melihat keinginan dan permasalahn masyarakat sesungguhnya, hanya berdasarkan teori-teori dan ilmu yang telah merkea kuasai saja.Â
Biasanya ini dihasilkan dari sistem merittocrasi, karena seseorang memang diangkat sesuai dengan kemampuannya sehingga terkadang menimbulkan rasa sombong dan kurang dapat memperhatikan pendapat lainnya yang dibawah kemampuannya.Â
Keterlibatan lebih besar dengan warga dan warga, dan masyarakat keterbukaan sektor terhadap keragaman pandangan dan perspektif sangat penting kedepannya bila ingin dalam menjaga integritas dan kualitas sistem pemerintahan Singapura
2. Challenging Accepted Assumptions, Beliefs and Principles
 Menjawab tantangan tantangan mengenai asumsi atu jika sektor swasta dilibatkan terlalu besar dalam sektor public,akankah keterlibatan yang lebih besar dari sektor swasta dalam pembuatan kebijakan mengarah pada kebijakan dan proyek yang lebih baik?Â
Jika sektor publik menarik kembali dan membiarkan sektor swasta memimpin,apakah akan meningkat untuk memenuhi peran yang dibutuhkannya?Â
Apakah sektor swasta memadai? terorganisir untuk memainkan peran proaktif dalam sosio-ekonomi negara tersebut pembangunan ketika pemimpin sektor swasta lebih cenderung untuk dipegangbertanggung jawab atas keuntungan keuangan bottom-line bagi pemegang saham mereka?
Bagaimana keseimbangan peran antara sektor publik dan swastadirestrukturisasi sehingga proses dan kerangka kerja yang lebih berkelanjutan perkembangan sosio-ekonomi bisa muncul?
3. Lack of Diversity in the Talent Pool
