Hambatan dan Tantangan dalam Tata Kelola Pemerintahan di Singapura

Kebijakan merupakan sebuah tindak terhadap suatu masalah publik sehingga diperlukan kebijakan yang disusun sedemikian rupa untuk mengatasi masalah publik tersebut. Earley dan Ang (2003) menyebutkan. Berikut ini adalah beberapa hal juga merupakan hambatan dan tantangan dalam tata kelola pemerintahan di Singapura:

1. Dealing with the Risks of Success: Blind Spots and Intellectual Elitism

Dimana kebijakan seringkali tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatannya, dimana terkadang masyarakat dipandang sebelah mata, dianggap kurang mempunyai pengetahuan dibandingkan dengan elite politik yang dapat mebuat kebijakan tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga mereka terkadang tidak mampu melihat keinginan dan permasalahn masyarakat sesungguhnya, hanya berdasarkan teori-teori dan ilmu yang telah merkea kuasai saja. 

Biasanya ini dihasilkan dari sistem merittocrasi, karena seseorang memang diangkat sesuai dengan kemampuannya sehingga terkadang menimbulkan rasa sombong dan kurang dapat memperhatikan pendapat lainnya yang dibawah kemampuannya. 

Keterlibatan lebih besar dengan warga dan warga, dan masyarakat keterbukaan sektor terhadap keragaman pandangan dan perspektif sangat penting kedepannya bila ingin dalam menjaga integritas dan kualitas sistem pemerintahan Singapura

2. Challenging Accepted Assumptions, Beliefs and Principles

 Menjawab tantangan tantangan mengenai asumsi atu jika sektor swasta dilibatkan terlalu besar dalam sektor public,akankah keterlibatan yang lebih besar dari sektor swasta dalam pembuatan kebijakan mengarah pada kebijakan dan proyek yang lebih baik? 

Jika sektor publik menarik kembali dan membiarkan sektor swasta memimpin,apakah akan meningkat untuk memenuhi peran yang dibutuhkannya? 

Apakah sektor swasta memadai? terorganisir untuk memainkan peran proaktif dalam sosio-ekonomi negara tersebut pembangunan ketika pemimpin sektor swasta lebih cenderung untuk dipegangbertanggung jawab atas keuntungan keuangan bottom-line bagi pemegang saham mereka?

Bagaimana keseimbangan peran antara sektor publik dan swastadirestrukturisasi sehingga proses dan kerangka kerja yang lebih berkelanjutan perkembangan sosio-ekonomi bisa muncul?

3. Lack of Diversity in the Talent Pool

Kurangnya sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, kebanyakan pegawai pada suatu lembaga publik di Singapura  mempunyai kesamaan latarbelakang pendidikan, sehingga mereka terkadang memandang suatu permasalahan hanya dari segi disiplin ilmu yang mereka dapatkna dan pelajari, sedangkan bisa saja permasalahan tersebut dapat ditemukan solusinya melalui prespektif kelimuwan yang berbeda, dan inilah yang masih minim pada lembaga publik di Singapura. 

 4. Lack of Degrees of Separation from Political Leaders

Kurang netralnya pelayan publik, dimana mereka masih saja mendukung salah satau partai politik tertentu, walaupun sudah ada himbauan untuk bersikap netral, namun terkadang masih saja ada belum dapat memisahkan antara melayani publik dengan dukungan terhadap elite politik tertentu. kurangnya pemisahan nyata antara sektor publik dan pemimpin politik mungkin akan menyulitkan sektor publik untuk mempertahankan suara independen yang kuat jika sebuah kebijakanKeputusan diambil yang hanya melayani kepentingan politik yang sempitpartai bukan kepentingan yang lebih luas dari negara.

Yang menarik sistem pemerintahan Singapura adalah sistem mereka bekerja karena memamng harus dibuat bekerja, dimana pemerintah dalam melayani masyarakatnya terus mengkuti perkembangan globalisasi dunia, mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat, tidak kaku dan mampu memyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakatnya.Tidak hanya terus terpaku pada teori-teori sistem pemerintahan yang bagus dan ada, namun mempraktekkannya langsung dalam pelayanan publiknya. Inovasi-inovasi baru yang ada diberikan kesempatan untuk di kembangkan dan diuji coba tanpa dimatikan idenya. Disiplin dan komitmen untuk menjalankannya juga konsisten dilakukannya.

Pembelajaran terus menerus yang diterapkan serta praktek langsung terhadapnpembelajaran tesebut, sehingga tidak terhenti hanya sebatas teori yang bisa saja, tetapidapat dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan pelayan publik.Pembelajaran dan implementasi langsung merupakan salah faktor pendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. 

Singapura beruntung memiliki pemimpin yang mampu menyadari dan mengenali kelemahan dan risiko sistemik, dan yang memiliki dorongan untuk bekerja untuk menutup kesenjangan. Tanpa pemimpin yang berkomitmen dengan visi dan aspirasi tinggi untuk Singapura maka tidak akan ada, tidak ada pemerintahan yang efektif.

Daftar Pustaka

 Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford University Press