Pendahuluan
Taiwan mempunyai nilai strategis baik buat China maupun Amerika Serikat. Sejak berakhirnya perang sipil antara CCP (Partai Komunis China) dengan Kou Min Tang (Partai Demokrasi China) yang dimenangkan oleh CCP, yang pada akhirnya mendirikan PRC (People of Republic China) menjadikan Taiwan sebagai duri dalam geopolitik China itu sendiri. Seperti yang diketahui, KMT juga  mendirikan negara Republic of China yang menguasai kepulauan Taiwan. Hal ini membuat ada dua China di kawasan asia timur. Namun pada tahun 1972, PRC mengajukan konsep one-china two system, dimana dunia harus mengakui hanya satu China yaitu PRC. Amerika Serikat mendukung kebijakan PRC tersebut, namun juga mendukung kemajuan pertahanan Taiwan tetapi tidak mendukung kemerdekan Taiwan itu sendiri sebagai Republic of China. Kebijakan luar negeri ini sangat paradoks dan ambigu, dimana pada saat itu Amerika Serikat juga sedang mengalami perang dingin dengan Uni Sovyet di mana terjadi perebutan pengaruh di kawasan asia timur.
Sementara pada saat ini, pandangan masyarakat dunia cenderung beralih dari masyarakat modern ke masyarakat post modern di mana, kebebasan individu, keamanan dan hak asasi manusia menjadi yang utama. Sementara itu, dengan berkembangnya politik identitas dengan kebijakan yang populisnya membuat berkembangnya konsep nasionalisme dibanyak negara, termasuk Amerika Serikat  itu sendiri. Sehingga yang menjadi fenomena adalah perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang pada akhirnya menciptakan decoupling ekonomi. Dua raksasa ekonomi didunia saling berhadapan untuk mendapatkan supremasi. Hal ini juga berpengaruh terhadap kebijakan dua negara ini terhadap Taiwan.
Maka dari itu, makalah ini akan membahas apakah ambiguitas strategi Amerika Serikat terhadap Taiwan akan bertahan ditengah dua fenomena yaitu: perubahan paradigma masyarakat terhadap keamanan manusia dan decoupling ekonomi. Sehingga makalah ini akan membahas Taiwan (Republic of China) secara genealogi, konsep keamanan manusia (Hasman,2021) Â dan teori kontrak sosial (Rosseau, 1762). Sedangkan dibagian berikutnya akan dibahas mengenai kepentingan ekonomi China dan Amerika Serikat terhadap Taiwan dalam konteks decoupling ekonomi. Sehingga dapat dilihat apakah ambiguitas kebijakan luar negeri terhadap Republik Cina akan berakhir atau tidak.
Republik China dalam Konteks Genealogi, Keamanan Manusia dan Kontrak Sosial.
Dalam makalah in, digunakannya frasa Republik China sebagai pengganti kata Taiwan dikarenakan aspek genealogi. Jika dilihat dari sejarah, Republik China adalah bagian dari Kekaisara Qing, dimana pada saat ini wilayah Kekaisaran Qing mencakup seluruh daratan China, Mongolia dan sebagian kecil wilayah Rusia pada saat ini.
Pada tahun 1895, terjadi perang antara Dinasti Qing dan Jepang, sebagai awal runtuhnya Kekaisaran Qing, yang kemudian Jepang mengambil alih kekuasaan atas China pada tahun 1908 yang ditandai runtuhnya Kekaisaran Qing. Hal ini diikuti dengan diserahkannya kepulauan Taiwan ke Jepang, yang kemudian digunakan Jepang sebagai basis pangkalan militer dalam Perang Dunia ke-2.
Seiringnya dengan melemahnya kekuatan Jepang pada perang dunia dan diakhiri dengan dibom nya Hiroshima dan Nagasaki. Sebagai bentuk penyerahan kekuasaan, Jepang menyerahkan daerah yang dikuasainya kembali ke Republik China dan penandatanganan dilakukan di Taiwan, dimana Republik China pada saat itu di wakilkan oleh Partai Kuo Min Tang yang dipimpin Chang Kai Sek. Walaupun pada perkembangannya CCP memenangkan pergolakan politik di China dan mendirikan PRC tetapi tidak juga menghilangkan Republik China yang berpusat di Taiwan. Secara genealogis dan aspek legalitas, jika konsep One-China dikemukakan maka Republic of China menjadi pihak yang berdaulat bukan People's Republik of China dalam konteks kepulauan Taiwan.
Pendekatan lain yang bisa digunakan untuk melihat Republik China dengan konsep keamanan individu. Konsep ini menjelaskan bahwa keamanan individu merupakan bagian dari keamanan nasional suatu negara. Menurut dewan keamanan PBB, konsep keamanan manusia adalah kerangka kerja untuk melindungi hak vital manusia dalam rangka meningkat kebebasan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia (CHS,2003). Adapun terdapat tujuh bidang yang harus dilindungi dalam konsep keamanan individu yaitu: berekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas dan politik.
Jika dilakukan pemetaan konsep keamanan individu terhadap isu Republik China, maka akan menyinggung beberapa bidang utama yaitu : politik, komunitas dan personal. Dalam konteks politik bahwa Republic China perlu dijamin keberlangsungannya tanpa intervensi dari PRC dengan klaim one-china. Dimana Republik China merupakan entitas yang terpisah dan dijamin keberlangsungan proses demokrasi dalam politik internalnya.
