Dalam dinamika politik saat ini banyak pihak yang menuduh bahwa PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis begitu memusuhi umat Islam. Namun, benarkah demikian?
Untuk menilai suatu permasalahan, kita harus melihatnya secara komprehensif. Tidak bisa hanya dari satu sudut pandang saja. Hal itu agar kita bisa memiliki suatu gambaran yang utuh.
Bila kita berpikiran terbuka dan kritis, tampaknya kita harus merevisi cara pandang di atas. Bahwa tak benar jika partai politik yang beraliran nasionalis selalu berseberangan dengan elemen Islam di Indonesia.
Hal itu karena menurut Ormas Islam Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) justru sebaliknya. Menurut mereka, PDIP merupakan parpol yang sangat dekat dengan perjungan umat Islam.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Nasyrul Falar Amru dalam diskusi bertema "Wajah Islam di PDI Perjuangan" di sela-sela Rapat Kerja Nasional (rakernas) partai berlambang kepala banteng itu di Sanur, Bali, Sabtu (24/2).
Bukti bahwa PDIP tak memiliki itikad untuk memusuhi Islam terlihat dari perjuangannya di parlemen. PDIP di DPR RI banyak berjuang untuk meloloskan undang-undang yang bersentuhan langsung dengan umat Islam.
Sebagai contoh, PDIP mendukung penuh tujuh undang-undang yang bersentuhan langsung dengan kepentingan muslim di Indonesia.
Ketujuh UU itu adalah UU Zakat, UU Perbankan Syariah, UU Pengelolaan Keuangan Haji, UU Wakaf, UU Surat Berharga Syariah Nasional, UU Peradilan Agama, UU Penanganan Fakir Miskin dan UU Jaminan Produk Halal.
Jadi sangat salah bila menilai PDIP itu anti terhadap Islam. Kenyataannya justru sangat akomodatif dengan aktivitas keagamaan dan regulasi yang bersentuhan dengan umat Islam.
Di DPP PDIP sendiri ada Salat 'Id, penyembelihan hewan kurban, juga salat Jumat. Bahkan dalam acara itu, jamaahnya juga dari partai Islam di sebelah, seperti dari PPP.
Jadi jangan utak-atik lagi dengan menyebut PDIP jauh dari Islam. Antara Islam dan kebangsaan itu sudah selesai.
