Ketika itu James Moffett bermaksud menyogok Rizal Ramli dengan berkata, “Rizal Ramli, we are ready to pay the government of Indonesia US$ 3 billion, tapi tolong lupakan sejarah perpanjangan kontrak 1980-an.”
Bukan cuma itu, James Moffet juga membujuk untuk memberi service dan kenyamanan buat Rizal Ramli dengan mengatakan, “Lain kali jangan bertemu (rapat) di hotel Mahakam yang jelek ini. Kita (bisa) ketemu di tempat orang kaya Amerika Serikat, di Colorado. Saya tahu, Anda senang dengan musik klasik, dan broadway. Kalau Anda ke sana, Anda bisa pakai jet saya.”
Mendengar ocehan James Moffet yang bermaksud menyogok dengan merayu dirinya seperti itu, di mana Rizal Ramli menyerap cara-cara James Moffet tersebut merupakan penghinaan yang luar biasa bukan hanya kepada dirinya tetapi juga kepada negara, sehingga Rizal Ramli pun langsung menggebrak meja dan berkata, “Anda pikir saya ini pejabat negara apa?”
Sikap tegas Rizal Ramli yang menghadirkan negara dalam setiap permasalah yang dihadapi dalam “bentuk” menggebrak meja bukan cuma kali itu ditunjukkannya sebagai bukti perlawanannya terhadap para “bandit” di negeri ini.
Pada Rabu (4 Mei 2016), Rizal Ramli kembali geram. “Bilang sama Podomoro (pengembang properti Agung Podomoro), jangan ada yang sok jago di sini. Saya tidak takut,” bentak Rizal Ramli sambil menggebrak meja, saat berdialog dengan nelayan, di Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke, Jakarta.
Menko Maritim dan Sumber Daya itu harus geram dan mengancam pengembang reklamasi Pulau G Teluk Jakarta, PT Muara Wisesa Samudra, karena mendapat laporan dari para nelayan, bahwa pihak pengembang tersebut melarang petugas kementerian melakukan pengawasan.
“Mau jadi apa negara ini kalau segala sesuatunya diatur dan mengikuti kemauan swasta?,” lontar Rizal Ramli di dampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Menurut Rizal Ramli, ini Republik didirikan untuk semua, bukan orang per orang. “Minggu depan harus terima tim pengawas, Wisesa harus dihentikan. Saya minta Tim Bu Siti (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup), dan anak Buah Bu Susi, saya minta bantu Kodam Jaya untuk mengawal pengawasan,” ujar Rizal Ramli seraya menambahkan, bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPK untuk segera menindak yang bandel-bandel, yang melanggar aturan.
Namun pada kesempatan tersebut, Rizal Ramli menjelaskan, bahwa dalam pembangunan reklamasi pulau ada tiga kepentingan yang harus diakomodir. Yakni negara, masyarakat, dan swasta. Kepentingan negara, menurut Rizal Ramli, meliputi meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Seperti tata ruang terkelola dengan baik, resiko banjir dikurangi, dan ada aspek penerimaan negara.
“Seperti dikatakan Presiden (Jokowi), tidak bagus reklamasi dikendalikan oleh swasta, diatur sendiri, bikin peta sendiri, rancangan sendiri. Tugas kami (pemerintah) bagaimana ketiga kepentingan bisa dioptimalkan, tapi di-drive oleh negara,” kata Rizal Ramli.
Rizal Ramli sangat menolak keras jika para pengembang menganggap nelayan sebagai virus. Kehidupan nelayan, kata Rizal Ramli, seharusnya dibuat lebih baik, dibikinkan perumahan, dibuat agar tertib dan tertata serta diberi kemudahan sesuai dengan kebutuhannya sebagai nelayan, sehingga bisa menjadi nilai tambah, termasuk bagi pariwisata daerah.