Tak dapat dipungkiri, Covid-19 membawa dampak yang serius terhadap ekonomi. Mereka yang sebelumnya bekerja kini banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka yang sebelumnya berdagang kini sepi pembeli. Pasar-pasar yang sebelumnya ramai kini sepi karena daya beli masyarakat menurun.
Sebagai sebuah bangsa, jika kita ingin keluar dari situasi sulit ini, tentunya dibutuhkan soliditas serta solidaritas yang di tempatkan di atas rasa empati yang tinggi sebagai umat manusia. Baik itu dari sesama yang memutuhkan, dari orang yang berkelebihan, maupun dari pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang berkeadilan.
Namun di balik harapan tersebut, saya terperangah. Entah benar atau tidak, saya mendapatkan postingan foto di WAG (WhatsApp Group) dengan kop surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Dalam postingan yang saya terima, perihal surat yang termuat terkait "realisasi perjalanan dinas dan rapat ke destinasi Pariwisata Indonesia"
Dalam surat yang ditujukan kepada enam menteri dan satu badan (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal) terlihat besar anggaran perjalanan dinas yang dikeluarkan. Jumlahnya fantastis. Â Untuk perjalanan dinas di delapan tujuan destinasi (Banyuwangi, Bali, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Riau, Labuan Bajo, Likupang dan Mandalika) mencapai Rp 4,1 triliun. Dalam surat itu juga dijelaskan, perjalanan dinas itu merupakan tindak lanjut rapat terbatas (Ratas) yang dilakukan pada 28 Mei 2020 terkait proses pemulihan sektor pariwisata.
Jika surat yang beredar di WAG ini benar, secara niat saya tidak masalah karena ditujukan pada pemulihan ekonomi. Akan tetapi, lagi-lagi ini masalah kebijakan yang berkeadilan. Apakah sudah tepat anggaran sebesar itu digunakan, sementara di sisi lain banyak permasalahan pelik yang dihadapi rakyat.
Saat ini, masih banyak tenaga kesehatan yang masih belum menerima insentif yang dijanjikan pemerintah. Jika pun ada yang telah menerima, dari penelusuran berita yang ada, jumlahnya hanya Rp 500 ribu dari yang sebelumnya dijanjikan Rp 15 juta. Selain itu, ada juga berita pengaduan Ikatan Keluarga Panitia Pelaksana (IKAPAN) Asian Games kepada DPR RI yang mengaku insentif mereka belum dibayarkan.
Sektor ekonomi memang perlu digenjot agar kita bisa bangkit dan keluar dari krisis akibat pandemi ini. Akan tetapi perlu dicatat, jika penggenjotan ekonomi hanya membawa dampak positif bagi dunia usaha (pengusaha) tanpa mendorong ekonomi masyarakat kecil, tentu ini kebijakan yang salah kaprah. Hal ini justru hanya memperlebar jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin.
Selama ini, Jokowi kerap dijadikan representasi masyarakat kecil. Dengan predikat ini, sudah seharusnya Jokowi dapat memahami perasaan wong cilik. Jika surat ini benar adanya, sudah saatnya Jokowi mengevaluasi para menterinya dan mencabut serta membatalkan penghamburan uang negara sebesar Rp 4,1 trilun tersebut.
