Kris multi level yang terjadi saat ini tak cuma menyentuh lapis operasional dan teknis yang secara data bisa dibaca secara kasat mata. Rentetan persoalan yang bermula dari Pandemi Covid-19, krisis Rusia Ukraina secara langsung telah banyak mengubah tatanan sosial, mulai dari bisnis, kesehatan, pemerintahan hingga keluarga. Perubahan yang semua dipicu oleh penggunaan teknologi digital secara masif.
Pada satu sisi, penggunaan teknologi tersebut memang bisa menjadi bantalan sekaligus solusi untuk sejumlah persoalan. Namun pada waktu bersamaan, peluang terjadinya penyimpangan juga sangat terbuka, seiring dengan pesatnya transformasi digital di masa pandemi yang berujung pada kian tingginya ancaman pada keamanan siber. Ancaman tersebut tak semata hanya terkait pada satu negara, namun mengglobal seiring konektifitas yang tercipta juga kian merata.
Akibat lanjutnya adalah praktik pencucian uang, suap, pendanaan teroris maupun ciber crime yang tambah marak, menyusul gejolak krisis dan keuangan global yang terjadi.
Kondisi yang pada gilirannya membuat banyak perusahaan beralih fokus dan kurang memberi perhatian terhadap mitigasi risiko dan penanganan krisis. Padahal justru di masa pandemi tersebut perusahaan dituntut mampu mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya.
"Tata kelola yang baik berdasarkan transparansi akan menjaga keamanan nasional dan atau bahkan internasional, dan mendukung operasi bisnis," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara B20-G20 Dialogue: Integrity and Compliance Task Force, Kamis (18/08).
Pada sisi pemerintah Indonesia, Airlangga Hartarto menegaskan jika pihaknya terus berupaya membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan.
Dari forum Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Indonesia, Pemerintah juga mendorong negara-negara anggota G20 mengadopsi prinsip bersama Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya yang terdiri dari lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity. Aliran Bebas Data Secara Terpercaya tersebut juga menjadi salah satu wujud dari transformasi struktural untuk menciptakan tatanan global yang seimbang, inklusif, dan mulitilateral.
Selain itu, melalui Presidensi G20 Indonesia, Anti-Corruption Working Group (ACWG) juga akan berfokus untuk membahas peningkatan transparansi dan akuntabilitas baik untuk sektor publik maupun sektor swasta.
Terakhir, sejalan dengan Paris Agreement, Indonesia juga akan meningkatkan transparansi berbagai upaya dalam menangani dampak perubahan iklim sebagai bentuk komitmen untuk mengadvokasi ekonomi hijau dan mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030.