Sejatinya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk mewujudkan generasi unggul dengan meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil yang berfokus pada pengentasan malnutrisi dan stunting, penyediaan asupan gizi yang sehat dan seimbang, serta penguatan kualitas sumber daya manusia untuk masa depan Indonesia yang lebih maju, terciderai dengan maraknya kasus ribuan siswa keracunan.
Menurut Christian Kent, Sekretaris Jenderal Forum BUMDes Indonesia (FBI), menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus ini dan mengungkapkan persoalan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama agar program MBG sesuai dengan apa yang diharapkan Prabowo Subianto.
"Pertama-tama saya secara pribadi dan lembaga FBI sangat prihatin terhadap kasus ini. Menurut saya, ini menjadi PR kita bersama, terlepas ada dugaan ini rekayasa atau bukan, sebaiknya semua pihak lakukan evaluasi agar program unggulan Pak Prabowo bisa berjalan sesuai harapan," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Masih, pria yang akrab disapa Kent ini menuturkan, bahwa program MBG harus dipandang sebagai investasi kecerdasan jangka panjang bangsa, bukan sekadar pemberian makan gratis.
"Dapur MBG harus menjadi dapur masa depan, yang dikelola dengan standar keamanan pangan, tenaga terlatih, serta sistem pengawasan modern agar setiap porsi yang sampai ke tangan rakyat benar-benar sehat, aman, dan bergizi," tuturnya.
Pemuda kelahiran Jogyakarta, Jawa Tengah ini menegaskan bahwa pihaknya siap berdiri di garis depan bersama pemerintah dalam hal ini Badan dalam melakukan perbaikan sistem.
"Kami, sebagai Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Indonesia siap berdiri di garda terdepan bersama pemerintah dalam melakukan perbaikan sistem, agar MBG tidak dijadikan alat kelompok kepentingan yang ingin berupaya menjatuhkan kewibawaan Pak Prabowo," ujarnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan solusi alternatif perbaikan sistem MBG sebagai upaya langkah antisipasi terulang kembali kasus keracunan makanan pada siswa.
"Dari hasil diskusi kami beberapa hari lalu, kami menyimpulkan solusi tepat guna untuk atasi persoalan ini. Pertama adalah, membentuk SPPD (Satuan Pengawas Pangan Desa). Kedua, standardisasi nasional dapur MBG berbasis SOP dan sertifikasi," paparnya.
Selain itu, ia menambahkan perlunya pelatihan masak dan quality control, serta penerapan teknologi berbasis digital dan transparansi.
"Kemudian, yang Ketiga perlunnya pelatihan tenaga masak, penyelia halal dan quality control  di desa-desa. Dan terakhir atau yang keempat adalah, penerapan teknologi monitoring berbasis digital dan IoT untuk memastikan transparansi kualitas dan akuntabilitas," tambahnya.
