Sang ayahanda Sri Sultan Hamengku Bawono X (penulisan sesuai Sabda Raja per 30 April 2015, -pen.), yang dikaruniai lima anak perempuan dari pernikahannya dengan GKR Hemas tengah menyiapkan jalan bagi putri sulungnya Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun untuk menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebuah keputusan yang tentu saja mengundang kontroversi dari keluarga besar maupun lingkungan luar kraton terkait isu gender: Penguasa kraton haruslah seorang laki-laki.
Persiapan Sri Sultan dimulai secara formal dengan mengeluarkan titah Sabda Raja per 30 April 2015 yang, selain mengubah penulisan nama gelar Sri Sultan sebagaimana tertera di atas, juga berisikan penganugerahan gelar 'Mangkubumi' bagi GKR Pembayun sehingga nama resminya pun berubah menjadi GKR Mangkubumi Hayemayu Hayuning Bawono (Tribunnews, 9 Mei 2015).
Nama 'Mangkubumi' biasanya dianugerahkan pada para pangeran yang disiapkan menjadi putra mahkota dan GKR Pembayun menjalani penobatan pemberian nama tersebut pada 5 Mei 2015 duduk di samping ayahandanya di atas 'Watu Gilang', sebuah kursi terbuat dari batu yang dikeramatkan serta di masa lalu dikhususkan untuk diduduki oleh para putra mahkota (Channel News Asia, 26 Oktober 2019). Usai upacara tersebut panggilan sang putri berganti menjadi GKR Mangkubumi.
Langkah Sri Sultan yang dinilai melanggar paugeran kraton (peraturan adat kerajaan) itu ditentang oleh para putra mendiang Hamengku Buwono IX lainnya yang bersikeras bahwa gelar 'Mangkubumi' plus kedudukan Sultan harus diberikan kepada keturunan bangsawan pria dan mereka menunjukkan penolakan dengan berhenti berpartisipasi dalam berbagai acara tradisi kraton seperti Grebeg Maulud, Upacara Kundur Gangsa,dan Jejak Beteng selepas turunnya Sabda Raja tersebut di atas (Tempo.co, 1 Desember 2017).
Pembicaraan posisi sultan di Yogya sudah pasti akan merembet pada jabatan kepala daerah alias gubernur karena berdasarkan UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kepala daerah diangkat dengan menetapkan Raja Kraton Yogyakarta sebagai gubernur. Pasal 18 ayat 1 huruf m dari UU tersebut yang dinilai diskriminatif terkait gender telah ditangani Sri Sultan dengan pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi per 5 September 2016 dan dikabulkan oleh MK pada 31 Agustus 2017 (tirto.id, 31 Agustus 2017). Hal itu, menurut berbagai kalangan, akan memuluskan jalan GRK Mangkubumi untuk menduduki tahta.
Awal tahun lalu para pangeran yang notabene adik-adik dari Sri Sultan mengendurkan perlawanan mereka sebagaimana disuarakan oleh Gusti Bendara Pangeran Hario (GBPH) Prabukusumo, "Kami (para pangeran dari Hamengku Buwono IX) sudah sepakat, Ngarso Dalem (Hamengku Bawono X) mau berbuat apa saja monggo, silahkan saja. Mau sekarang njumenengke (menobatkan) Pembayun (menjadi raja keraton) pun juga silahkan saja, walau tahu itu jelas melanggar paugeran." (Tempo.co, 10 Februari 2018).
Namun belum lama ini pendapat berbeda dilontarkan oleh adik Sri Sultan lainnya, yaitu Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Yudhaningrat yang menyatakan, "Kami tidak melakukan ini untuk mencari kekuasaan. Kami hanya peduli menjaga kerajaan seperti apa adanya. Pembayun dapat mempertahankan posisi kakak saya sebagai gubernur, termasuk mengelola berbagai bisnis yang dimiliki oleh saudara saya tersebut." Katanya sebagaimana dilansir oleh Channel News Asia (26/10), "Kami ingin memastikan bahwa (suksesi) tahta sesuai aturan yang sakral."
Oleh karena Sri Sultan tetap bersikeras dengan keputusannya, menurut Yudhaningrat, satu-satunya harapan adalah sang putri berkenan untuk menolak tahta.