Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk mendorong transformasi digital, khususnya di sektor keuangan. Salah satu tonggak penting dari transformasi ini adalah lahirnya QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), sebuah sistem pembayaran berbasis kode QR yang distandarisasi secara nasional oleh Bank Indonesia. Namun, langkah Indonesia untuk memperkuat kedaulatan sistem pembayarannya melalui QRIS tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif dari semua pihak, termasuk Amerika Serikat. Ketegangan ini bukan bersifat langsung terhadap QRIS itu sendiri, melainkan lebih pada konteks yang lebih luas, yaitu penguatan sistem pembayaran domestik yang tidak bergantung pada infrastruktur keuangan global yang didominasi oleh AS, seperti jaringan SWIFT, Visa, dan MasterCard.
Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia telah menjalin kerja sama dengan beberapa negara, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan bahkan Tiongkok, untuk mengintegrasikan sistem pembayaran lintas negara berbasis QRIS. Langkah ini dilihat sebagai bagian dari strategi regionalisasi sistem keuangan Asia Tenggara dan pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS. Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran di kalangan pembuat kebijakan Amerika, terutama dalam konteks geopolitik dan dominasi sistem keuangan global.
AS secara historis memiliki kepentingan besar dalam mempertahankan dominasi dolar dan infrastruktur keuangan global berbasis AS. Ketika negara-negara berkembang seperti Indonesia mulai membangun sistem pembayaran yang independen dan terintegrasi secara regional, hal itu bisa dilihat sebagai ancaman terhadap status quo. QRIS, sebagai salah satu simbol kemandirian digital keuangan Indonesia, ikut terseret dalam dinamika ini.
Dalam era globalisasi ekonomi, sistem pembayaran menjadi salah satu instrumen paling strategis yang digunakan untuk mengontrol arus uang, data, dan bahkan kekuasaan. Selama puluhan tahun, dunia bergantung pada infrastruktur keuangan global yang didominasi oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, melalui jaringan seperti SWIFT, Visa, dan MasterCard.
Namun, ketergantungan tersebut menyisakan masalah besar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Biaya transaksi tinggi, dominasi mata uang asing (dolar AS), hingga kontrol data keuangan oleh pihak luar menjadi persoalan yang tidak bisa lagi diabaikan. Contoh Visa dan MasterCard (Sumber:Inilah.com)
A. Visa dan MasterCard: Potongan hingga 2,5%
Dalam sistem pembayaran konvensional global, pelaku usaha di Indonesia yang menerima pembayaran melalui jaringan Visa atau MasterCard dikenai potongan atau Merchant Discount Rate (MDR) yang bisa mencapai 2–2,5% per transaksi. Biaya ini sangat memberatkan, khususnya bagi pelaku UMKM, yang margin keuntungannya kecil.
Contohnya:
- Transaksi senilai Rp100.000 melalui Visa/MasterCard bisa membuat merchant kehilangan Rp2.000–2.500 hanya karena biaya layanan.
- Ditambah lagi dengan interchange fee, biaya layanan, dan konversi mata uang bila melibatkan kartu asing.
B. QRIS: Solusi Domestik yang Efisien dan Mandiri
Melihat permasalahan ini, Bank Indonesia menciptakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai sistem pembayaran domestik yang inklusif, murah, dan efisien. QRIS dirancang untuk tidak bergantung pada infrastruktur asing, dan menjadi simbol kedaulatan keuangan digital nasional.
Keunggulan QRIS:
- Biaya transaksi jauh lebih rendah:
- UMKM hanya dikenai MDR maksimal 0,3%
- Sektor sosial dan pendidikan bahkan 0%
- Transaksi langsung antar aplikasi dan bank lokal, tanpa harus melewati jaringan internasional
- Data transaksi tetap berada di dalam negeri, memperkuat kedaulatan data