Pernyataan Wakil Menteri Sosial (Merdeka, 18 Juni 2025) menyebut bahwa "kalau orang tuanya miskin, anaknya sudah dipastikan miskin" sempat mengundang pro dan kontra. Banyak yang menyayangkan pernyataan tersebut karena dianggap pesimistis dan melemahkan semangat perubahan. Padahal, di tengah upaya besar menekan angka kemiskinan, semangat optimisme dan kepercayaan terhadap masa depan anak-anak bangsa justru harus diperkuat.
Kemiskinan memang nyata. Tapi menjadikannya sebagai takdir yang diwariskan tanpa syarat adalah narasi berbahaya. Anak-anak dari keluarga miskin bukanlah generasi yang pasti gagal. Mereka hanya butuh kesempatan yang adil, lingkungan yang mendukung, serta negara yang benar-benar hadir memberi jalan keluar.
Miskin Itu Masalah, Bukan Takdir
Hingga Maret 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada lebih dari 25 juta warga Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah tertinggal, terpencil, atau padat kota besar. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi ini menghadapi tantangan ganda: ekonomi keluarga yang terbatas dan akses layanan dasar yang jauh dari memadai.
Namun, sejarah menunjukkan bahwa kemiskinan bisa diputus. Banyak tokoh publik, pemimpin muda, wirausaha sukses, hingga pejabat tinggi yang dulunya berasal dari keluarga sederhana. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya.
Data dari Bank Dunia bahkan menyebutkan bahwa dengan dukungan pendidikan yang merata dan perlindungan sosial yang tepat sasaran, peluang mobilitas sosial alias naik kelas ekonomi semakin terbuka. Anak dari keluarga miskin bisa memiliki masa depan yang lebih baik asalkan diberi akses dan kepercayaan.
Pendidikan Jalan Keluar dari Kemiskinan
Pendidikan menjadi kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi. Anak-anak dari keluarga miskin yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi memiliki peluang kerja dan penghasilan yang jauh lebih baik dibanding yang hanya tamat SMP atau SMA.
Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), serta bantuan beasiswa lainnya sudah cukup membantu. Namun masih banyak pekerjaan rumah. Di lapangan, anak-anak dari keluarga miskin masih menghadapi keterbatasan akses: sekolah yang jauh, fasilitas yang kurang, atau biaya tak langsung seperti transportasi dan seragam yang tak sanggup mereka tanggung.
Di sinilah peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan. Membangun ekosistem pendidikan yang adil, aman, dan memberdayakan bisa menjadi langkah besar. Pendidikan harus tidak hanya murah, tapi juga berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Bantuan Sosial Menuju Pemberdayaan