Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998 yang bertujuan untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena pada era Orde Baru Indonesia mengalami krisis yang cukup parah sehingga menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Perubahan Pada Pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999)
Setelah mundurnya Soeharto, jabatan presiden diserahkan pada B.J. Habibie selaku wakil presiden saat itu. Meskipun masa jabatannya singkat, namun kondisi politik maupun ekonomi di Indonesia mulai membaik, sejumlah perubahan penting terjadi pada masa ini.
Kehidupan Politik
- Adanya kebebasan berpendapat dan kepentingan yang tidak pernah terwujud di era Orde Baru. Kemudian melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers.
- Mengurangi kekerasan terhadap masyarakat yang berusaha mengkritik pemerintah seperti dengan memberikan abolisi untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada narapidana politik atau orang-orang yang pernah mengkritik presiden.
- Penyelesaian konflik Timor Timur yang ingin merdeka.
- Pembentukan partai politik dan mengganti UU untuk diubah agar lebih demokratis misalnya dengan penetapan jadwal pemilu baru untuk partai politik yang diselenggarakan bulan Juni.
Kehidupan Ekonomi
- Melakukan penataan kembali struktur perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan Unit Pengelola Aset Negara.
- Membubarkan bank yang bermasalah dan menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
- Mengesahkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli (persaingan tidak sehat) dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi kurang bertindak tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya hanya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik saja.
Perubahan Pada Pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (1999-2001)
Kehidupan Politik
Pemisahan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dengan ABRI (TNI). Kemudian menyetujui perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua pada akhir 1999. Departemen Sosial dan Departemen Penerangan harus dibubarkan karena tidak berfungsi dengan baik. Semakin diterapkannya otonomi daerah agar kekuasaan tidak lagi dimonopoli pemerintah pusat, tetapi daerah juga dapat mengurus sendiri.
Kehidupan Ekonomi
Pada masa Gus Dur laju pertumbuhan PDB (nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh negara) mulai menunjukkan ke arah yang positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga krisis moneter juga sudah mulai stabil dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5%. Namun kasus-kasus korupsi tampaknya masih sering terjadi yang dikenal sebagai ‘Buloggate’ dan ‘Bruneigate’.