Pemerintah dan rakyat seringkali tidak sejalan. Ada sebuah jarak yang memisahkan mereka.
Jarak ini kadang bisa menjadi jurang yang dalam.
Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, jurang itu terlihat. Jurang itu kini tampak sangat jelas.
Ini adalah potret hubungan yang retak. Hubungan antara pemimpin dan masyarakatnya.
Padahal pemimpin harus melayani warganya. Situasi ini menjadi sorotan media luas (Kompas.com, 2025).
Semua bermula dari serangkaian kebijakan. Kebijakan itu dianggap sangat kontroversial.
Kebijakan itu datang dengan sangat cepat. Seolah tanpa pertimbangan yang matang.
Salah satunya adalah rencana kenaikan PBB. Angka itu terdengar sangat fantastis. Batas maksimumnya mencapai 250 persen. Tentu saja warga menolak kebijakan itu.
Pemerintah daerah mungkin punya alasan kuat. Mereka butuh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dana itu penting untuk biaya pembangunan.
Namun, penjelasan itu gagal sampai ke warga. Warga hanya menerima pesan sederhana.
Ada beban baru di pundak mereka. Gelombang protes kuat pun terjadi. Akhirnya kebijakan itu resmi dibatalkan (CNN Indonesia, 2025).