Namun, menurut Kiai Ma'ruf, ketika negara berada dalam kondisi krisis atau ditimpa bencana, misalnya, status mengupayakan kesejahteraan tadi meningkat hukumnya menjadi fardhu ain.
Yang dimaksud fardhu ain adalah status hukum yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu umat Islam. Jika seorang Muslim tidak melaksanakan sesuatu yang secara hukum syariat berstatus fardhu ain, maka ia akan berdosa.
"Menyejahterakan masyarakat adalah fardhu kifayah. Harus ada yang memikirkannya, baik itu soal sandang, pangan, pakaian. (Baik untuk) umat Islam maupun Non Muslim, karena negara kita adalahdaarul mitsaaq (negara kesepakatan bersama),"kata Kiai Ma'ruf.
Namun, jelas Kiai Ma'ruf, status hukum fardhu kifayah tadi akan berubah menjadi fardhu ain bila kondisi negara berada dalam situasi krisis ekonomi atau bencana.
"Kita punya human recources (sumber daya manusia/SDM), tapi ke depan harus diubah menjadi human capital (modal manusia) dengan maximize utility (memaksimalkan utilitas). Istilah ulamanya, ta'dziimul masholih wal manafi'i (mengomptimalkan potensi). Setelah itu, tugas berikutnya takmiilul masholih wal manafi'i (menyempurnakan capaian). Ini salah satu tugas ulama untuk mentransfernya ke masyarakat, " kata dia.
Dengan kapasitasnya seperti itu, tak salah bila Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang biasa dipanggil Cak Imin menyebut KH Ma'ruf Amin sebagai figur yang ahli dalam bidang ekonomi. Spesifiknya ahli ekonomi rakyat kecil.
"Kiai Ma'ruf itu ahli ekonomi, bahkan ekonomi rakyat kecil, mustadhafin (kaum lemah --Red). Saya menyebut pemikiran, langkah, gerak ekonomi Kiai Ma'ruf sudah pada tahap implementasi di mana-mana," ujar Cak Imin kepada wartawan di kantor PBNU, Salemba, Jakarta Pusat (14/8/2018).
Menurut Cak Imin, peran Kiai Ma'ruf dalam bidang ekonomi sudah malang melintang. Yakni mulai dari mendirikan koperasi Baitul Mal wa Tamwil (BMT), sejenis koperasi syariah, hingga membangun reksadana di berbagai daerah.
Dengan begitu, sudah tepat bila Presiden Jokowi menggandeng Kiai Ma'ruf sebagai calon wakil presiden. Bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, Jokowi ingin membangun Indonesia yang maju bersama. Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian sesuai karakter manusia Pancasila yang berbhineka tunggal ika.
