Faktor bukan kompetensinya, maka yang melihat jumlah utang sedemikian terasa sangat "wah atau luar biasa". Apalagi jika terbiasa memperhatikan (baca: menyinyiri) utang pemerintah yang mencapai Rp4.000 T. Utang Pemerintah saja yang jumlahnya Rp4.000an T dirasakan membuat ekonomi Indonesia menuju kebangkrutan, apalagi ini utang BUMN yang amat sangat besar Rp1.008 T. Utang BRI besarnya 1/4 dari jumlah utang Negara. Ini luar biasa gawat! BRI akan bangkrut! Mungkin demikian kurang lebihnya jalan pikiran orang awam melihat jumlah utang BRI tersebut.
Kembali ke Laptop eh Pokok Bahasan! Dalam Laporan Keuangan BRI khusus komponen utang, terlihat memang jumlah total utang sebesar Rp1.008 T (pembulatan). Data dari Dokter Gamal terbukti benar! Tapi itu baru awal saja. Karakteristik utang pada usaha Perbankan memiliki kekhususan atau tidak sama dengan utang perusahaan Non Perbankan, jadi perlu ditelisik lebih detil jenis-jenis utang yang ada.
Ternyata jumlah utang BRI sebagian besar adalah Deposit dari nasabah (Rp872 T). Deposit tersebut terdiri dari tabungan konvensional dan tabungan syariah, juga deposito konvensional dan deposito syariah. Jadi, bisa dikatakan bahwa utang BRI yang bukan dari nasabah hanyalah sebesar Rp136 T.
Apakah jumlah tersebut berbahaya, gawat, dan tanda kebangkrutan? Maka harus ditegakkan diagnosanya menggunakan stetoskop ilmu ekonomi khususnya manajemen keuangan, lebih khusus lagi manajemen keuangan perbankan. Jika kita tidak punya kompetensi untuk menyimpulkan apakah utang BRI tersebut buruk atau tidak, maka kita tinggal ikuti atau tanyakan pada dokter ahlinya yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
OJK mempunyai tugas dan wewenang mengawasi perbankan agar dalam aktivitasnya tidak merugikan nasabah. Dalam bahasa sederhananya, jangan sampai Bank tidak mampu melayani nasabah yang ingin menarik uangnya ataupun mencairkan depositonya yang jatuh tempo. OJK memberikan peringatan bila ada tanda-tanda suatu bank akan bermasalah, sehingga bisa cepat diambil langkah-langkah penyehatan bahkan penyelamatan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK berpedoman pada regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Salah satu aturannya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Jadi, sebagai orang awam, kita jangan terlalu paranoid melihat data utang Bank Pemerintah. Serahkan saja pada ahlinya yang memiliki kompetensi dalam menilai kesehatan suatu Bank.
Memang sih ada sedikit kemiripan antara Ilmu Kedokteran dan Ilmu Ekonomi. Keduanya bisa mendiagnosa apakah ada masalah dan sekaligus memberikan tindakan atau obat agar segera sembuh dan sehat. Akan tetapi sangat jelas jauh sekali perbedaannya baik aplikasinya, alat-alatnya, perhitungannya, dan yang terpenting adalah beda keahlian atau kompetensinya.
Di dunia kedokteran, diagnosa ditegakkan berdasarkan symptom dan hasil serangkaian tes (mohon maaf saya jadi sok tahu tentang kedokteran :P Jika salah tolong dikoreksi :) ). Di dunia ekonomi bisnis, diagnosa ditegakkan berdasarkan data-data Laporan Keuangan. Data-data tersebut sebelumnya diaudit terlebih dahulu apakah sudah disajikan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian dilakukkan serangkaian tes pada data dengan menggunakan rumus-rumus yang menghasilkan rasio keuangan. Hasilnya dibandingkan dengan rasio standard dalam bisnis sejenis untuk disimpukan apakah ada masalah ataukah tetap baik-baik sayang :)
Ada banyak rasio-rasio keuangan yang bisa dipakai untuk mendiagnosa kesehatan suatu perusahaan khususnya yang terkait utang, antara lain:
Rasio Lancar (Current Ratio). Rasio ini adalah perbandingan aset lancar dengan kewajiban (utang) lancar. Semakin tinggi/besar hasilnya maka semakin baik likuiditasnya.
