Pertumbuhan penduduk Indonesia yang besar mendorong peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengakibatkan tejadinya penyempitan lahan dan semakin meningkatkan tekanan terhadap penggunaan lahan. Di lain pihak terjadi peningkatan kebutuhan ekonomi, yang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan dinamika aspirasi masyarakat, tuntutan pembangunan untuk kepentingan umum semakin mengemuka. Namun aktivitas untuk memenuhi tuntutan ini berhadapan dengan ketersediaan tanah yang semakin terbatas dan pasar tanah yang belum terbangun dengan baik.
Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan dan non pangan yang produksinya dapat meningkatkan pendapatan penduduk untuk dapat memenuhi standar hidup yang layak, khususnya kepada masyarakat. Untuk memenuhi keinginan tersebut masyarakat seharusnya berusaha untuk memanfaatkan sumberdaya hayati maupun non hayati yang diharapkan sesuai dengan peruntukan lahannya. Untuk itu, sangat perlu dilakukan suatu kegiatan evaluasi lahan. Adapun teori Evaluasi Sumberdaya Lahan dan keterkaitan dalam Perencanaan yaitu, Evaluasi lahan adalah suatu pendekatan untuk menilai potensi sumberdaya lahan, tahapan lanjut dari kegiatan survey dan pemetaan sumberdaya lahan masih sulit dipakai untuk suatu perencanaan tanpa dilakukan interpretasi bagi keperluan tertentu. Untuk perencanaan, terdapat penggunaan lahan untuk jenis tanaman tertentu, khususnya pada upaya peningkatan produksi pertanian harus didasarkan dengan perencanaan yang baik.
Untuk penyusun perencanaan tersebut dibutuhkan informasi dasar sumberdaya lahan yang meliputi tentang masalah kemampuan lahan dan kesesuaian lahan, karena kemampuan lahan merupakan sifat dari lahan yang menyatakan daya dukungnya untuk memberikan hasil pertanian pada tingkat tertentu. Evaluasi lahan mempertimbangkan kemugkinan penggunaan dan faktor pembatasan tersebut dan berusaha menerjemahakan informasi-informasi yang cukup banyak dari lahan tersebut kedalam bentuk-bentuk yang dapat di gunakan para praktisi seperti petani, para ilmuwan yang mempertanyakan kemungkinan untuk menanam jenis tanaman tertentu, atau pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan keteknisan (Worosuprojdo.S. 1989).
Evaluasi SDA mengelompokkan system kalsifikasi lahan melalui interpretasi yang dibuat. Pengelompokan lahan yang dapat digarap menurut potensi dan penghambatnya untuk dapat berproduksi secara lestari, yang mendasarkan pada faktor-faktor penghambat dan potensi bahaya lain yang masih dapat di terima dalam klasifikasi lahan (Bibby dan Mackney dalam Sitorus, 1995).Â
Kesesuaian lahan adalah bentuk penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu (FAO, 1976) kelas kesesuian lahan suatu arela dapat saja berbeda tergantung pada tipe penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan. Evaluasi kesesuaian lahan pada dasarnya berhubungan dengan evaluasi untuk suatu penggunaan tertentu, seperti untuk budidaya padi, palawija, jagung dan sebagainya, sedangkan evaluasi kemampuan lahan umumnya ditujukan untuk penggunaan yang lebih umum seperti penggunaan untuk pertanian, pemungkinan, industri, perkotaan, jasa, peruntukan dan sebagainya. Contohnya dilihat pada studi kasus kabupaten malang yakni dalam mengimplementasikan pengadaan tanah untuk jalan selatan yang digunakan melewati kawasan hutan dan pantai di desa sindurejo. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum membutuhkan tanah atau lahan.
Apabila dalam hal persediaan tanah ataupun lahan dirasa masih cukup luas, maka pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui kendala. Namun persoalan tanah tersebut merupakan sumber daya alam yang bersifat terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Namun aktivitas untuk memenuhi tuntutan ini berhadapan dengan ketersediaan tanah yang semakin terbatas dan pasar tanah yang belum terbangun dengan baik.
Hal ini mendorong kenaikan harga tanah kurang terkendali, terutama di perkotaan. Kondisi ini juga mendorong para spekulan tanah melakukan tindakan mencari untung (rent seeking) terhadap setiap transaksi tanah. Bahkan tindakan spekulan tanah ini kerap mengganggu kelancaran alokasi pembangunan yang memerlukan tanah sehingga menyulitkan pengadaan tanah terutama untuk pembangunan kepentingan umum dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Dalam rangka pemanfaatan tanah, salah satu prinsip dasar yang diletakkan oleh pemerintah adalah untuk sebesar mungkin untuk kemakmuran rakyat, yaitu dengan cara meletakkan kepentingan nasional diatas kepentingan individu sekalipun ini tidak berarti kepentingan individu atau golongan tertentu dapat dikorbankan begitu saja untuk kepentingan umum.
Dalam pemakaian sesuatu hak atas tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat seperti juga dalam bunyi Pasal 33 UUD 1945, yaitu "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Di tafsirkan bahwa fungsi sosial dari hak milik primer diartikan hak milik itu tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian pengertian fungsi sosial dari pada tanah adalah jalan kompromi atau hak mutlak dari tanah. Bahwa keperluan tanah tidak saja diperkenankan semata-mata untuk kepentingan pribadi, kegunaannya harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya sehingga bemanfaat, baik untuk pribadi maupun bemanfaat untuk masyarakat.
