Lemahnya Proses Kaderisasi di Indonesia

Di era demokrasi saat ini, partai politik merupakan organisasi yang menjadi salah satu pilar yang mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara. Partai politik pun dinilai sebagai satu-satunya lembaga penyalur pemimpin bangsa dan pejabat kenegaraan, untuk itulah kaderisasi sangat penting dilakukan oleh partai politik. Partai politik memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik bagi calon kadernya.

Di dalam pendidikan politiklah, calon kader akan diajarkan agar mampu memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem politik yang ke depannya akan mereka bangun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses kaderisasi (pendidikan politik) adalah rangkaian usaha dan proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang dolakukan untuk menciptalam sistem politik yang demokratis, dinamis, dan efisien.

Namun, jika diteliti lebih lanjut, hampir tidak ada partai politik di Indonesia yang bisa dikatakan sebagai partai kader. Banyak partai yang hanya mengejar suara pemilih, bahkan tak sedikit dengan cara instan untuk memenangkan dan mempertahankan kekuasaan. 

Kaderisasi yang seharusnya menjadi proses pendidikan politik yang panjang, justru pada saat ini kebanyakan hanya dilakukan dalam bentuk seminar atau kegiatan partai jangka pendek lainnya. Berikut merupakan contoh yang menunjukkan bahwa proses kaderisasi di Indonesia masih lemah:

1. Mayoritas wakil rakyat di DPR RI 2014-2019 kembali menjadi caleg di pemilu 2019. Tercatat terdapat 529 anggota yang ikut serta dalam pemilu 2019 dan 349 diantara mereka mendapatkan nomor urutan 1 di dapil masing-masing sehingga peluang mereka untuk terpilih kembali menjadi tinggi

2. Pada Pilkada tahun 2020, sebanyak 28 wilayah di Indonesia memiliki calon tunggal. Fenomena calon tunggal ini menunjukkan partai politik yang gagal untuk melakukan proses kaderisasi untuk mempersiapkan calon kepala daerah

3. Dinasti politik yang masih kental terjadi dalam sistem politik Indonesia

4. Banyak partai yang karakteristiknya msangat bergantung kepada ketokohan partai daripada kesadaran ideologi masing-masing anggotanya dan mengusung calon anggota legislatif yang bermodal kuat dan populer dari luar partai dibanding daripada kader sendiri. Hal ini merupakan tindakan yang dinilai tidak adil sebab kader yang dinilai populer dan memiliki nama akan mengalahkan kader yang telah mengabdi lama kepada partai politik yang bersangkutan

5. Kurangnya kader politik yang memiliki rasa "setia" terhadap partainya sehingga tak jarang ditemukan banyak kader yang mudah berpindah ke partai politik lainnya atau melakukan tindakan kontraproduktif kepada partainya

Beberapa contoh diatas membuktkan bahwa hingga sekarang partai politik di Indonesia masih memperlakukan proses kaderisasi sebagai teori belaka. Masih banyak diantara mereka yang berpikir pragmatis dan lebih memilih menggunakan cara pintas. Dengan mereka yang terus mengabaikan proses kaderisasi yang sepantasnya, sama saja dengan mereka mempersulit proses konsolidasi demokrasi. 

Untuk itulah, proses kaderisasi dibutuhkan tidak hanya untuk menjaga nama baik partai, namun juga untuk menentukan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan mampu untuk menjalankan kepemimpinan serta membawa perubahan nyata dalam negaranya.