Bulan ini pihak TNI baru secara terbuka menyatakan kepada publik, bahwa dalam penumpasan gerombolan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di kawasan pegunungan Papua bukan hanya masalah senjata. Akan tetapi masalah politik. Sayangnya, tidak diuraikan, politik macam apa dan dari mana? Apakah dari pihak kelompok parpol-parpol kita, atau dari organisasi-organisasi seperti Komisi atau Komite yang ada, ataukah dari kelompok pendukung terorisme itu di luar negeri?Â
   Banyak kalangan masyarakat yang sudah curiga, mengapa beberapa gelintir anggota KKB yang mengacau di sekitar Lani Jaya, Puncak Jaya dan Mimika (jalur Timika-Tembagapura) dan lain-lain seolah tidak ditangani dengan serius. Seperti kucing-kucingan saja. Kalau diserang, lalu dipertahankan. Kalau tidak diserang, ya dibiarkan bergentayangan kemana-mana. Lalu ada kabar, ada anggota aparat keamanan kita gugur dibunuh mereka. Ataupun penduduk sipil yang tidak berdosa dijadikan sasaran peluru mereka. Baru dilakukan operasi seperti hangat-hangat tahi ayam. Meskipun sudah bersukur kita, karena baru-baru ini baru disiarkan anggota-anggota KKB itu yang berhasil ditembak mati aparat kita. Tetapi, disusul pernyataan dari TNI-AD yang mungkin juga ada pimpinan mereka yang jadi geram dan jengkel dengan model operasi kucing-kucingan itu, bahwa ada "hambatan" yang bermotifkan politis.
   Bagi mereka yang belum pernah ke tanah Papua, terutama ke daerah pedalamnnya, memang tidak bisa membayangkan bagaimana "ganasnya" alam pulau itu. Juga mungkin membayangkan, penduduk aselinya serba ganas seperti yang penampilan dan rias wajah/tubuhnya yang menggambarkan keganasan. Pada hal, hanya karena penampilan macam itu, dianggap ganas. Hanya karena alam dan budaya mereka berhadapan dengan alam yang dapat ganas bagi mereka, sehingga aroma sebagai tukang perang, pejuang ataupun lelaki pemberani digambarkan dalam torehan wajah dan tubuh mereka. Sebenarnya mereka tidak ganas. Hanya saja harus tahu cara pendekatannya. Antara lain pendekatan dalam urusan pendapatan untuk hidup/ lapangan pekerjaaan dan sumber daya hidup mereka, jenis makanan yang bervariasi, dan penghidupan yang tidak hanya didapat dari perburuan dan sebagainya.  Disinilah letak masalah psikologis yang memang harus secara benar dan cermat diketahui sebagai dasar pendekatannya, sehingga mengetahui sifat lembut mereka. Sudah banyak cendekiawan dan juga psikolog berasal dari anak Papua. Beri mereka kepercayaan untuk menggali dan mengembangkan aspek psikologis tersebut guna menjadikan masyarakat Papua,-- terutama di daerah pedalaman,-- memahami hidup sebagai bangsa Indonesia di NKRI. Jangan sampai ada di antara mereka baru mendapatkan sedikit saja ilmu pengetahuan (antara lain sebagai mahasiswa), sudah mau meloncat pada aspek berpolitik! Dan yang ternyata salah arah dan sikap.
   Tentang "keluhan" bahwa penanganan KKB terkendala urusan politik, barangkali kita harus berani. Meskipun seumpama yang disebut 'politik' itu dalam kaitannya dengan HAM, maka tanyakan balik kepada yang menuding kita melanggar HAM, apakah tindakan gerombolan itu tidak melanggar HAM? Kita berdemokrasi jangan sampai  hanya menjadi bahan injakan kalangan orang/kelompok yang berpolitik di dalam dan luarnegeri tersebut demi kepentingan mereka. Cobalah kita pelajari dan perlu lakukan apa yang pernah dilakukan dalam langkah politik Presiden Sukarno, Presiden Suharto, Presiden Filipina sekarang Rodrigo Duterte, atau Presiden Turki sekarang, Ecep Erdogan, yang kesemuanya memberlakukan demokrasi tetapi juga ketegasan bertindak. Tak peduli tudingan yang Cuma dibesar-besarkan oleh pihak yang "berpolitik" itu.
   Dalam menghadapi KKB di Papua itu (dan juga di Sulawesi Tengah yang cuma segelintir orang saja), tindakan tegas, keras dan serius sudah saatnya dilakukan tanpa dicampuri urusan politik. Atau abaikan saja urusan politik itu! Kalau ada urusan politik, maka istilah KKB sudah harus diganti dengan Kelompok Teroris Bersenjata (KTB). Bukankah TNI dengan POLRI kini sudah solid dan juga disebut-sebut sebagai tentara/polisi modern?!
