Membahas perkembangan covid-19 memang tidak actual lagi.Malahan membosankan, karena setiap hari dari pagi hingga malam, kabar apapun yang disiarkan media massa dalam dan luarnegeri mesti ada masalah covidnya. Tapi kabar yang ini menarik perhatian nasional. Yakni ketika Rizieq Shihab datang (10 November) dari Arab Saudi, negeri leluhurnya, setelah beberapa bulan kerasan untuk bermukim disana berkumpul dengan asal bangsanya sekaligus menghindari jangkauan hukum dan jadi buronan Kepolisian. Oleh pengurus organisasinya, kedatangannya dilakukan penyambutan luarbiasa, disambung peringatan Hari Maulud Nabi lalu perkawinan anaknya dirumahnya Petamburan, Jakarta Pusat. Permasalahannya bukan itu. Tetapi acara-acara organisasi Rizieq itu menyebabkan kerumunan ratusan hingga ribuan pengikutnya yang mengabaikan/melanggar protokol kesehatan (prokes): tidak bermasker, tidak jaga jarak dan tidak membasuh tangan dengan sabun-septik. Pemerintah masih menganggap mereka yang berkerumun itu termasuk warganegara Indonesia, sehingga kawatir terjadi penularan virus penyebab sakit sampai dengan mati. Contoh, Lurah Petamburan yang hadir beramai-ramai dan tidak melarang kerumunan sesuai prokes, masuk rumah sakit terinfeksi positif covid-19. Berturut-turut sudah lebih 80 orang pengerumun itu sakit terinfeksi.
   Yang berat, Kapolri harus melengserkan jabatan dua Inspektur Jenderal (Pol) yang menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat, meski diberi jabatan tetapi non-komando, lalu memanggil guna memberikan keterangan/kesaksian Gubernur DKI Jaya Anies Baswedan karena tidak melarang dan malahan hadir dalam kerumunan Maulud dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil karena tidak melarang kerumunan menyambut Rizieq di kecamatan Megamendung, kabupaten Bogor (Jabar). Terbukti, setelah segera dilakukan rapid-test, dari 400 orang pengrumun Megamendung, 5 orang positif dan jelas sudah menularkan covid-19. Imbas kasus itu membawa  "korban" terhadap status beberapa pejabat pemerintahan DKI Jaya dan Jabar. Gubernur Jabar pun memperingatkan Bupati Bogor yang tidak melarang acara itu.
   Bisa dimaklumi Pemerintah sangat peduli masalah prokes menghadapi covid-19, karena berharap jumlah penderitanya menurun dan pandemi itu menghilang. Kepedulian itulah yang sengaja ditantang oleh Rizieq dan para pimpinan FPI dengan mengadakan kerumunan dan melawan aturan prokes serta UU yang berkaitan dengan penanganan pandemi covid-19. Mungkin beberapa pejabat kita "membau" sepertinya ada gerakan model teroris ISIS di Timur Tengah dan Eropa. Apabila covid-19 masih merajalela, Pemerintah harus mengeluarkan dana tidak kecil untuk mengurusi pemeliharaan kesehatan serta sekuat tenaga mengatasi krisis perekonomian rakyat jangan sampai berkepanjangan. Kalau pandemi itu menghilang, pembangunan nasional pasti bisa dipacu demi memburu pertumbuhan ekonomi nasional.
   Sangat diapresiasi oleh masyarakat, bahwa ada kekawatiran kalangan pejabat pemerintahan, bahwa perbuatan di Megamendung dan Petamburan itu meresahkan dan dapat merusak persatuan bangsa, sehingga muncul ketegasan sikap  Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono yang menyatakan bahwa "tindakan sebagai perusak persatuan bangsa adalah musuh TNI." Disambung pernyataan keras dan tegas Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, bahwa dia yang memerintahkan menurunkan semua bally-ho dan spanduk penyambutan Rizieq Shibab karena tidak berijin dan mengotori pemandangan  ibukota. Saya kutip lengkapnya: "Ini negara hukum, harus taat hukum. Kalau masang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditetapkan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar." Sambungnya: "Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu! Bubarkan saja! Kalau mau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang mengatur, suka-sukanya sendiri! Yang mengganggu Jakarta sebagai daerah komando saya, maka akan saya hajar! Kalau FPI tetap melanggar UU, maka akan saya bubarkan!" Kaploda Metro Jaya yang baru, Irjen Pol. Fadil Imran, juga bersuara keras "jangan seenaknya sendiri" dan akan menindak tegas perbuatan pengurus FPI. Dikota Semarang pun Polri, Satpol PP dan TNI membersihakn semua poster/ballyho FPI. Nah, sesekali memang perlu tindakan tegas dan keras demi kewibawaan Pemerintah dan NKRI. Â
   Jadi, bila UU dan peraturan prokes itu dilanggar dan berdampak korban positif covid-19, berarti  pembiayaan pemeriksaan, pengobatan sampai kalau mati, jadi beban negara.. Kiranya sudah saatnya menjadi berani untuk memutuskan, bahwa  dari dampak kerumunan di Petamburan/Mega Mendung, tegas dinyatakan penderitanya dibiayai FPI. Atau ditetapkan kalau isolasi, harus  isolasi mandiri dirumah masing-masing atau difasilitas organisasi itu. Berani ditentang atau tidakkah bila diputuskan seperti itu? Kalau berani begitu, Ketua Satgas Pencegahan Covid-19 Doni Monardo takusah repot-repot menganjurkan agar  peserta kerumunan memeriksakan diri ke Puskesmas-Puskesmas didaerahnya. Buat apa? Bukankah mereka sudah berniat berani mati, apalagi cuma lawan covid-19. Kalau bisa dilakukannya, agak ringan beban biaya Pemerintah (duit rakyat!) dan nama organisasi itu bisa lebih tenar. Membuktikan, bahwa benar-benar para pimpinan organisasi itu berani mati dan sakti, bisa menyembuhkan penyakit dampak covid-19.  Bukan cuma jadi pengantar ke makam.Atau apakah Rizieq Shihab secara diam-diam lagi pulang kenegeri leluhurnya?
