Lumbung Pangan Jangan Gagal

Mengapa lumbung pangan jangan gagal? Proyek yang dicanangkan Presiden Jokowi meliputi areal seluas 30 ribu hektar untuk persawahan dan ladang di Kalimantan Tengah yang dinamainya "Proyek Lumbung Pangan" dan yang telah ditinjaunya (7/10) itu haruslah terwujud. Jangan sampai kemudian berhenti atau mangkrak.  

Jangan sampai ada opini kelompok yang menganggap proyek itu cuma dijadikan proyek politik atau propaganda. 

Kalau Jokowi menyatakan areal persawahan itu dikerjakan mulai tahun ini dengan pola pertanian modern, hendaknya benar-benar dilaksanakan. Sekurang-kurangnya mulai awal tahun 2021. Mengapa pencanangan dan pernyataannya harus ditepati?

Pertama, Badan Pangan Sedunia (FAO) memperingatkan tahun depan sekurang-kurangnya 3 negara di Afrika akan kekurangan pangan. Tentu dikaitkan dengan pandemi dampak covid-19. 

Kedua, terjadinya  perubahan iklim/cuaca dunia oleh pemanasan global, sehingga bisa berpengaruh pada sumber pangan seperti persawahan dan perkebunan. 

Ketiga, proyek pengadaan/lumbung pangan itu sudah pernah dicanangkan, tetapi sangat cacat. Yakni program yang dinamai "Proyek Sejuta Hektar Sawah" yang dicanangkan oleh Presiden Suharto untuk kawasan yang sama sekitar tahun 1980-an. 

Hutan alam yang lebat di Kalteng dibabat habis, sehingga merubah tata kehidupan alam dan satwa asli Kalimantan seperti orang-utan, beruang madu, kera bekantan dan lain-lain. 

Ternyata, sesudah gundul, proyek sawahnya tidak jadi, tetapi digantikan kepemilikan perkebunan kelapa sawit dan lain-lain oleh para kroninya. Sisanya mangkrak menjadi belukar gambut ataupun rawa. 

Kalau Anda dari Banjarmasin (Kalimantan Selatan) menuju Palangkaraya (Kalimantan Tengah) lewat jalan darat atau sungai, bila mulai menginjak kecamatan Pulang Pisau, lepas dari kawasan transmigran dan kota kecamatan, maka akan melalui jalanan yang seolah lewat di jalanan padang yang luas terdiri dari rawa dan padang gambut. 

Kawasan yang luas itu selalu terancam banjir di musim hujan ataupun apabila permukaan sungai Barito meninggi. Sedangkan di musim kemarau, bahaya kebakaran belukar gambut selalu timbul. 

Itulah bekas hutan yang antara lain dibabat habis. Menyedihkan memandang dikejauhan masih tersisa sebagian dari hutan di sana, seolah terpencil dan kesepian. 

Sisa hutan yang belum sempat bernasib dibabat. Karenanya, tragedi akibat kejahatan politik pimpinan pemerintahan dan para kroninya di masa lalu itu jangan sampai terjadi lagi dalam program Lumbung Pangan sekarang. 

Justru hendaknya dapat menjadikan areal yang menjadi ladang gambut dan rawa itu berangsur-angsur bisa dibudidayakan menjadi areal subur dan produktif demi lumbung pangan dan terutama buat masyarakat yang ada ditempat tersebu khususnya dan buat masyarakat Kalteng maupun Indonesia..

Terdapat Dua Manfaat Besar bagi Rakyat.

Pertama, pulau Jawa yang sejak dulu dijadikan lumbung-pangan untuk hasil padinya, kini dan mendatang sudah tak mungkin lagi. Lahan pertaniannya menyempit oleh ulah maupun kebutuhan manusia, pengembangan hunian dan fasilitas perkotaaan serta berkembangnya lahan industri. 

Padahal kebutuhan pangan nasional terus meningkat senyampang perkembangan penduduk maupun pendatang serta bahan pangan untuk proses industri-pangan.

Kedua, proyek yang dikerjakan dengan pola pertanian-modern (antara lain mekanisasi) adalah juga diharapkan dapat menyerap para petani tenaga muda (terutama yang berasal dari pedesaan), sehingga tidak kesemuanya ingin jadi pekerja diperkotaan yang dapat memperbesar arus urbanisasi. Kesempatan Bertani dengan sistem modern sangat dimungkinkan dengan melihat luasnya lahan yang bakal digarap.

Dikarenakan proyek Lumbung Pangan itu dikerjakan masih dalam kondisi pandemi covid-19, mungkin saja tidak bisa dilaksanakan dengan kegiatan sepenuhnya. 

Namun, dalam hal pertanian guna ketersediaan pangan daerah dan nasional, hambatan dari pandemi itu bisa dicari jalan/cara mengatasinya demi kesejahteraan rakyat. 

Selama program/proyek dan anggaran penggarapannya tidak dikorup dan terlindungi hukum, sudah pasti akan sangat didukung oleh rakyat. Jangan sampai ada pendapat kelompok berlatarbelakang kepentingan politik yang mempertanyakan, buat apa proyek Lumbung Pangan itu? 

Atau perlukah proyek itu? Memang mungkin tidak ada yang bertanya macam itu, karena bisa ditanggapi masyarakat sebagai sikap dan pertanyaan yang bodoh!