Halo, halo, haii sobat kompasioner... Bertemu lagi dengan saya di kompasiana. Pada segmen kali ini saya bersama sobat kompasioner akan membahas tentang topik yang sangat luar biasa, dimana topik ini menjadi pembahasan yang membuat banyak orang penasaran bahwa "apakah pemerintahan orde baru termasuk demokrasi???" Okayy sobat kompasioner mari kita kulik-kulik sampai kita menemukan jawabannya. Langsung sajaaa...
 Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang menganut sistem demokrasi. Dimana sistem demokrasi yaitu sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedikit untuk menambah wawasan sahabat kompasioner, dilansir Encylopaedia Britannica (2015), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata "demos" (rakyat) dan "kratos" (pemerintahan).Â
Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.Â
Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.
Dari pernyataan tersebut muncullah petanyaan, apakah pemerintahan orde baru termasuk demokrasi? Mari kita temukan jawabannya...
Masa orde baru lahir karena adanya perubahan sistem demokrasi pada masa orde lama yang terjadi beberapa kali dengan terdapatnya plus dan minusnya. Pada masa orde baru ini Indonesia dinahkodai oleh pemerintahan presiden Soeharto.
Sistem demokrasi yang diterapkan pada masa orde baru disebut dengan demokrasi pancasilayang memiliki visi utama untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan orde baru awalnya dianggap sebagai bentuk pencerahan setelah masa pemerintahan otoriter saat penerapan demokrasi terpimpin yang dinahkodai oleh presiden pertama Indonesia yakni Soekarno.
Pada masa itu presiden Soeharto dilihat sebagai pemimpin yang diharapkan mampu untuk membantu bangsa Indonesia keluar dari dominasi yang dikuasai kekuatan komunis yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pada saat itu juga prsiden Soeharto dianggap sangat berjasa dalam membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kala itu menjadi kekuatan yang mengancam kedaulatan negara. Padahal, pada akhirnya gaya pemerintahan di Indonesia masih didominasi oleh pola pemerintahan yang otoriter.
Kekuasaan presiden menjadi pusat dari segala kegiatan politik di Indonesia pada masa pemerintahan orde baru. Presiden memegang kontrol utama bagi lembaga negara yaitu lembaga suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) dan lembaga infrastruktur (LSM, Parpol, dan sebagainya).
      Dari beberapa pelaksanaan demokrasi Pancasila berikut dapat menjawab pertanyaan yang muncul di atas.
