Mohon tunggu...
Almizan53
Almizan53 Mohon Tunggu... Penulis

Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I.

Selanjutnya

Tutup

Kandidat Pilihan

Orang-orang Baik dan Tirani Partai di Pilpres 2024

19 Mei 2019   16:14 Diperbarui: 27 Mei 2019   18:01 0 8 2 Mohon Tunggu...
Orang-orang Baik dan Tirani Partai di Pilpres 2024
Dokpri, disusun dari berbagai sumber.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa KPU belum menerbitkan keputusan resmi pemenang Pilpres. Namun, sebagian besar orang Indonesia rasanya yakin bahwa JokowiMa'ruf adalah Presiden/Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019 - 2024. Keyakinan tersebut sangat dirasakan di berbagai ragam tayangan komunitas Kompasianer. Lebih jauh lagi, sudah banyak Kompasianer move on ke ajang Pilpres 2024.

Artikel Kompasianer

Artikel Kompasianer Pudji Widodo dengan judul Tangga Pendek AHY Menuju Presiden RI, tayang 18 Mei 2019, klik disini. Disini diuraikan secara ringkas tetapi cukup komprehsnif perjalanan karir militer dan politik AHY. Menurut Kompasianer kita ini bidikan AHY adalah Capres 2024 dengan singgah dulu sebagai Gubernur DKI (Pilkada 2018) dan sayangnya gagal. Kesempatan itu kini terbuka kembali jika mendapat tugas menjadi anggota Kabinet JokowiMa'ruf 2019 - 2024. 

Sehari sebelum nya, 17 Mei 2019, Kompasianer Arnold Adoe tayang dengan judul Strategi Nasdem Menuju 2024, Menyiapkan Panggung untuk Prananda Paloh, klik disiniArtikel ini dimulai dengan alinea pertama yang langsung menggigit, yaitu:

"Setiap partai politik ....proyeksi untuk 2024 pasca Jokowi, maka itu berarti .... menyiapkan figur internal yang dapat menjadi pemimpin di masa depan."

Berbeda dengan analisis Pudji Widodo yang melihat AHY melakukan transisi sebagai Cagub DKI dan mungkin nantinya terpilih sebagai menteri Kabinet JokowiMa'ruf sebelum melangkah ke ajang Pilpres 2024, analisis Arnodl Adoe mengatakan transisi Prananda menuju ajang Pilpres 2024 adalah Ketua DPR terlebih dahulu.

Walaupun demikian, kedua Kompasianer ini sepakat bahwa kedua tokoh muda tersebut masing-masing memiliki mentor politik tangguh Sang Ayah sendiri. Jika AHY dimentori oleh SBY sebagai Ketum Partai Demokrat maka Prananda Paloh dimentori oleh Surya Paloh yang juga adalah Ketum Partai Nasdem. 

Sehari kemudian, 18 Mei 2019, Kompasianer Martua Intan tayang artikel dengan judul Menebak Calon Presiden 2024, klik disiniKompasianer kita ini mengatakan sekarang waktu yang paling tepat untuk memulai diskusi potensi Capres 2024. Waktu yang lima tahun lagi itu sangat pendek untuk mempersiapkan orang-orang baik menuju tangga Istana Medan Merdeka Utara itu, lanjutnya. 

Martua Intan selanjutnya mengelompokan bursa Capres 2024 itu kedalam tiga kelompok: (i) orang partai politik/memiliki kedekatan dengan partai politik; (ii) kelompok oposisi, dan (iii) profesional. Nama-nama yang ditulis untuk kelompok pertama tersebut adalah: Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Airlangga Hartarto. Sedangkan nama-nama yang ditulis untuk kelompok kedua tersebut adalah: Sandiaga Uno dan AHY. Berikutnya nama-nama nama-nama yang ditulis dalam keompok ketiga adalah Moeldoko dan Sri Muljani. 

Penulis sepakat dengan para Kompasianer kita yang super tersebut. Sepakat bahwa the stars were born. Sepakat bahwa memang banyak orang baik yang siap berlaga untuk Indonesia yang labih maju pada ajang Pilpres 2024. Bahkan bisa juga ditambah lagi dengan Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Khofifah I Parwansa, Gatot Nurmantyo, dan Rizal Ramli.

Dokpri
Dokpri

Bursa Capres/Cawapres 2019

Walaupun demikian, penulis prihatin bahwa banyak diantara orang-orang baik tersebut akan gugur secara prematur. Nama-nama mereka sempat viral tetapi kemudian menguap begitu saja. Ini baru saja terjadi di ajang Pilpres 17 April 2019 yang lalu. Nama-nama seperti Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, Rizal Ramli, Sri Muljani viral sebagai Capres/Cawapres. Survei SMRC bahkan menampilkan nama 22 tokoh nasional yang berpeluang maju dalam ajang Pilpres 2019.  Nama-nama itu kemudian lenyap begitu saja.

UUD45, UU Pemilu, dan PKPU

Kenapa demikian? Menurut penulis, fenomena ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang menetapkan Paslon Pilpres harus diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik. Artinya tidak dimungkinkan ada Paslon independen. Sampai disini sebetulnya masih okay.

Namun, di sisi lain, peraturan tersebut tidak mewajibkan hadirnya transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen dan seleksi Paslon Pilpres oleh Parpol/Koalisi Parpol. Ini bermuara pada terciptanya dominasi Ketum dan/atau DPP Parpol dan/atau koalisi mereka dalam menetapkan Paslon Pilpres mereka. Potensi orang-orang yang lebih baik seperti disebutkan diatas untuk diajukan sebagai Paslon menjadi gugur secara prematur sebelum diadakan seleksi resmi. Aroma politik uang juga menyengat sekali disini.

baca juga: Kedaulatan Rakyat, Seberapa Banyak Kita Miliki? klik disini

Kondisi Ideal 

Pertimbangkan dalam situasi dimana ada aturan yang menyatakan bahwa Parpol/Koalisi Parpol harus membuka pintu mereka selebar mungkin untuk Capres dan/atau Paslon Pilpres.Maksudnya mereka dilarang menolak siapa saja yang berminat. Mereka itu harus diterima dan diseleksi secara transparans dan akuntabel. Mirip-mirip seleksi Pimpinan KPK, Gubernur Bank Indonesia, dan pimpinan MK.

Walaupun demikian, bisnis proses rekrutmen dan seleksi Capres/Paslon Pilpres itu tentu nya relatif berbeda. Di Amerika Serikat, misalnya, seleksi Capres dilakukan dalam konvensi oleh baik Partai Demokrat maupun oleh Partai Republik. (hanya ada dua Parpol di sana).

Di Indonesia, praktik konvensi seperti itu pernah di coba oleh Partai Demokrat untuk Pilpres 2014. Pemenang nya adalah mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Tapi, kemenangan ini lenyap begitu saja. Dugaan penulis itu disebabkan kurangnya perolehan suara Partai Demokrat dalam Pileg 2014 dan/atau kurang nya peminat Parpol lain untuk membentuk koalisi pengusung Dahlan Iskan. Mungkin masih banyak yang ingat waktu itu survei elektabilitas Jokowi yang ketika itu menjabat Gubernur DKI sangat tinggi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2