Negara indonesia adalah negara demokrasi yang bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Rebulpik Indonesia (DPR RI) merupakan salah satu bukti bahwa negara ini merupakan negara demokrasi. Karna para anggota DPR RI adalah anggota partai politik yang dipilih oleh rakyat lewat pemilihan umum setiap lima tahun sekali.
Sejatinya DPR itu merupakan representasi dari rakyat, dan merupakan kepercayaan rakyat  yang akan menampung dan juga sekaligus menyalurkan segala bentuk aspirasi dan kepentingan rakyat. Namun apakah DPR itu sudah mewakilkan semua bentuk kepentingan rakyat ? atau malah hanya terfokus untuk kepentingan partai politik yang mengusungnya saja. Dan pada kenyataannya  saat ini adalah kita melihat seolah-olah wakil kita yang berada di DPR sana malah lebih mengutamakan kepentingan mereka dan partai politiknya dibandingkan kepentingan rakyat.
Mereka yang kita anggap sebagai wakil kita diatas sana kerap kali dikritik oleh sebagian besar masyarakat indonesia karena dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sering absen saat rapat, ricuh dalam sidang paripurna hingga korupsi. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa sudah dua bulan kebelakangan ini baik media lokal, maupun nasional  dihebohkan dengan berbagai isu hukum yang salah satu diantaranya adalah revisi UU KPK yang dianggap bermasalah, dan tentunya dalang dibalik ini semua adalah DPR.
DPR melakukan revisi terhadap UU KPK yang dalam pelaksanaannya tidak melakukan pengkajian yang mendalam dan cendrung tergesa-gesa bahkan tidak mengikut sertakan rakyat. Tentunya hal ini membuat rakyat tidak puas dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh anggota DPR ini ? apakah karena takut dengan kekuatan KPK sehingga ingin melemahkannya atau malah ingin memusnahkan KPK sekaligus. dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan berujung pada minimnya kepercayaan rakyat terhadap wakilnya.
Alhasil apabila rakyat sudah tidak menaruh kepercayaaannya lagi terhadap DPR maka akan memungkinkan DPR jalan sendiri dan nasib rakyat akan jadi terabaikan. Sehingga konsep DPR yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan yang ada dalam konsep Trias Politika. Dalam konsep Trias Politika DPR itu sesungguhnya adalah berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan tentunya undang-undang yang dibuat itu adalah hasil dari aspirasi dan kehendak rakyat.
Kemudian fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. tapi kenyataan yang ada saat ini  malah kita lihat antara DPR dan pemerintah sudah selayaknya seperti dua kelompok mafia besar, yang sudah berteman sejak lama dan sedang  menyusun kekuatan untuk mencapai keinginan yang memberikan keuntungan besar bagi mereka. Dan buktinya adalah dalam upaya pelemahan terhadap KPK. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat
Dan pada akhirnya yang ingin penulis sampaikan adalah bahwasanya DPR tidak hanya sebatas lembaga yang memiliki tiga fungsi semata yaitu Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.
 tapi ada satu tanggung jawab besar yang sedang diemban dan dipikul oleh DPR itu sendiri, yaitu tanggung jawab terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat. mereka duduk pada kursi-kursi yang empuk di kantor DPR,  itu semua adalah karena rakyat, mereka bisa menikmati fasilitas yang mewah dan kehidupan yang serba wah itu semua juga karena suara rakyat. sementara saat ini masih banyak sekali rakyat indonesia yang kehidupannya terkatung-katung kesana-kemari, masih ada ribuan anak-anak di indonesia yang tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan yang mumpuni bahkan tidak dapat menikmati bagaimana rasanya mengenyam pendidikan. Dan masih banyak permasalahan-permasalahan lain yang sedang menggrogoti tubuh ibu pertiwi ini. Lalu apakah kalian (DPR) akan tutup mata dengan semua ini ?
