Masa Aksi yang terhimpun dalam Aliasi Mahasiswa Papua(AMP) Komite Bali dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua(FRIWP), menggelar aksi gabungan dalam rangka memperingati 60 tahun deklarasi kemerdekaan Papua Barat, Rabu, 1 Desember 2021 di Bali.
Keterangan dari berbagai pemberitaan, Masa Aksi dimaksud, sedianya akan menggelar aksi di Bundaran Renon, samping gedung Konsulat Amerika Serikat, dengan tuntutan; demiliterisasi, pencabutan perpanjangan otonomi khusus, serta menuntut kebebasan untuk menentukan nasib sendiri bagi Bangsa West Papua.
Beragam video amatir dengan tayangan serupa; aksi saling lembar batu, berseliweran di Media Sosial. Video-video itu kebanyakan menayangkan aksi lempar batu yang dilakukan sepihak oleh masa aksi. Sementara lawan dari arah sebaliknya jarang terekspos. Entah upaya tersebut ada unsur kesengajaan atau tidak. Sebab, framing yang kemudian terbangun tentu menyudutkan masa aksi yang notabene adalah Suku Papua. Baik caption video amatir maupun beberapa pemberitaan online, dengan pihak siapa masa aksi saling serang, tumpang tindih. Ada yang menyebutkan melempari aparat. Ada pula yang mengutarakan bentrok dengan warga adat dan pecalang. Penulis tentu tidak berani berspekulasi dari aneka keterangan yang absurd itu. Tujuan tulisan ini adalah merespon reaksi beberapa ormas di Bali atas aksi itu.
 Setidaknya ada dua ormas yang tanggap dalam menyikapi aksi dimaksud, yakni, Patriot Garuda Nusantara(PGN) dan Kesatuan Republik Indonesia(KERIS). (Baca:  https://bali.jpnn.com/bali-jani/10078/pgn-dan-keris-ingatkan-amp-banyak-warga-bali-ditembak-kkb-papua-kami-tidak-rela)
Untuk tidak mengatakan bawah masa kedua ormas inilah lawan bentrok masa aksi Papua, reaksi PGN dan KERIS hemat penulis khawatir bakal memicu konflik nasionalis.
Insiden di Bali hari ini mengaktifkan ingatan kita pada memori kerusuhan Papua tahun 2019 silam, buntut dari peristiwa di Malang dan Surabaya. Masih ingat?
Persis di Bali, AMP dan FRIWP juga merupakan masa yang melakukan aksi di Surabaya dan Malang kala itu. Aksi di Malang, 23 mahasiswa Papua  dikabarkan terluka akibat ricuh dengan warga Malang. Selanjutnya di Surabaya, lantaran ditemukannya benderah merah putih yang diduga dirusak oleh masa Papua kemudian viral di media sosial, memancing reaksi sejumlah ormas di Surabaya. Media mengkonfirmasi, sekitar 500 orang dari FKPPI, HIPAKAD dan PP mengepung asrama Papua di Surabaya sehingga terjadi aksi saling lempar. Tidak terima dengan insiden Malang dan Surabaya itu, meletuslah aksi demostrasi di Papua yang berakhir rusuh. Masa Aksi yang bringas melampiaskan dendam dengan membakar Kantor Majelis Rakyat Papua(MRP). Tidak puas sampai di situ, Lapas di bobol, Polsek dan Pertokoan dibakar, kantor Media Biro Papua dirusak, warga mengungsi dan sekolah diliburkan sepekan.(Baca: Kerusuhan Papua).
Penulis percaya, warga dan sejumlah ormas di Malang dan Surabaya, bereaksi atas aksi AMP dan FRIWP saat itu tentu didorong oleh dalih nasionalisme. Stigma mereka terhadap gerakan yang dibangun oleh Warga Papua telah mengusik keutuhan NKRI yang sama-sama kita cintai. Aksi itu nyata-nyata mendukung gerakan separatisme yang barang tentu adalah musuh dalam selimut kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah tindakan makar yang wajib dilawan. Kendati demikian, alih-alih membela NKRI, justru menimbulkan persoalan bangsa yang lebih rumit. NKRI berkabung meratapi kerugian berbagai sektor yang tidak sedikit.
Berkaca dari Tragedi Papua 2019, sebagai warga negara yang baik, kita tentu tidak mengharapkan kejadian serupa bakal terulang. Penulis optimis ormas PGN dan KERIS Bali 1000% berjiwa nasionalis. Motif cinta NKRI lah yang menggelorakan inisiatif mereka guna turut terlibat menantang segala bentuk tindakan yang merongrong persatuan bangsa, Wabil khusus keamanan dan ketertiban masyarakat Bali. Lebih dari itu saya justru berkeyakinan ekstra, bahwa ada baiknya lebih menyerahkan persoalan ke pihak berwajib demi meminimalisir dampak konflik yang lebih luas, sembari memikirkan peran apa yang lebih bijaksana untuk mensiasati hal-hal yang dikhawatirkan, jika ingin turut membantu pihak berwajib.
Oleh karenanya, dengan penuh kerendahan hati, jika diperkenankan, penulis meminta kepada PGN dan KERIS Bali, agar mempertimbangkan kembali pernyataan dan tindakannya. Seumpama telah terlanjur bergesekan dengan Masa Aksi asal Papua, segera ciptakan ruang rekonsiliasi, mengingat, pernyataan petinggi kedua ormas tersebut bernada membara, dimana, senada dengan pemberitaan, Ketua KERIS, I Ketut Ismayana, berujar ; "Kami dari Yayasan Keris Bali dengan keras menolak aksi mahasiswa Papua di tanah Bali, karena banyak pahlawan (anggota TNI, Red) asal Bali yang gugur ditembak KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata)." Sementara Kordinator PGN, Gus Yadhi; "Tidak ada tawar-menawar dari PGN. Kami akan lakukan pengadangan dan pembubaran massa AMP Bali."Â Pernyataan kedua pentolan ormas itu tidak menutup celah kemungkinan menimbulkan multi interpretasi di tengah sensitivitas yang meradang. Apalagi dibumbui dengan statement mengerahkan basis masa pula.
