Anggaran dan penggunaan bahan baju dinas DPRD Kota Tangerang menuai polemik dan menghebohkan publik. Diperhitungkan anggaran yang dibutuhkan sangat fantastis dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap kondisi masyarakat di tengah pandemi. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani pun menegur keras DPRD yang tidak merelokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Di tengah kesulitan dan perjuangan rakyat, tidak elok rasanya menunjukkan kemewahan. Terlebih, menggunakan anggaran yang seharusnya dialokasikan maksimal pada kesejahteraan masyarakat," kata Puan pada keterangan persnya, pada Rabu (11/8/2021).
Diketahui bahwa baru-baru ini anggota DPRD Kota Tangerang menjadi bahan pemberitaan hangat di tengah masyarakat karena anggaran baju dinas yang besar. Baju dinas itu mengambil bahan dari berbagai merek terkenal di dunia yang memiliki nilai tinggi.
Anggaran yang akan dikeluarkan oleh DPRD Kota Tangerang tercatat mencapai Rp 675 juta. Anggaran itu diketahui meningkat dari tahun 2020 yang memakan biaya Rp 312,5 juta.
Angka anggaran baju tahun ini belum dilengkapi dengan anggaran menjahit pakaian sebesar Rp 600 juta. Sehingga, total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 1,275 miliar.
Pakaian dinas yang menjadi perdebatan, di antaranya adalah pakaian sipil lengkap, pakaian sipil resmi, pakaian sipil harian, dan pakaian dinas harian. Setiap anggota dewan masing-masing akan mendapatkan empat jenis pakaian dinas itu.
Menurut Puan, pengadaan baju dinas harian bagi seorang pegawai pemerintahan dan perwakilan rakyat haruslah mencerminkan kesederhanaan. Pasalnya, jajaran pemerintah dan anggota dewan adalah cerminan suara rakyat yang harus bijak melaksanakan tugasnya.
Ketika rakyat sedang dalam keadaan susah karena pandemi, tutur Puan, sudah sepatutnya anggota dewan berdiri bersama rakyat.
"Rasa kemanusiaan yang besar haruslah tercermin dari jiwa seorang wakil rakyat. Pasalnya, mereka adalah pilihan masyarakat yang mengemban tugas dan amanah. Semua harus dikembalikan pada rakyat," ujar Puan.
Puan meminta untuk pemahaman baju dinas dikembalikan sesuai makna dan tujuannya. Kualitas pakaian dinas yang baik tidak melulu ditentukan dengan harga. Selalu ada alternatif untuk menyesuaikan anggaran tersebut.
Lagipula, Puan menambahkan, pekerjaan saat pandemi ini, terlebih PPKM banyak dilakukan secara online dan virtual. Skala prioritas dapat dievaluasi kembali agar kepentingan rakyat bisa diutamakan.
