Anggaran dan penggunaan bahan baju dinas DPRD Kota Tangerang menuai polemik dan menghebohkan publik. Diperhitungkan anggaran yang dibutuhkan sangat fantastis dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap kondisi masyarakat di tengah pandemi. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani pun menegur keras DPRD yang tidak merelokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Di tengah kesulitan dan perjuangan rakyat, tidak elok rasanya menunjukkan kemewahan. Terlebih, menggunakan anggaran yang seharusnya dialokasikan maksimal pada kesejahteraan masyarakat," kata Puan pada keterangan persnya, pada Rabu (11/8/2021).
Diketahui bahwa baru-baru ini anggota DPRD Kota Tangerang menjadi bahan pemberitaan hangat di tengah masyarakat karena anggaran baju dinas yang besar. Baju dinas itu mengambil bahan dari berbagai merek terkenal di dunia yang memiliki nilai tinggi.
Anggaran yang akan dikeluarkan oleh DPRD Kota Tangerang tercatat mencapai Rp 675 juta. Anggaran itu diketahui meningkat dari tahun 2020 yang memakan biaya Rp 312,5 juta.
Angka anggaran baju tahun ini belum dilengkapi dengan anggaran menjahit pakaian sebesar Rp 600 juta. Sehingga, total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 1,275 miliar.
Pakaian dinas yang menjadi perdebatan, di antaranya adalah pakaian sipil lengkap, pakaian sipil resmi, pakaian sipil harian, dan pakaian dinas harian. Setiap anggota dewan masing-masing akan mendapatkan empat jenis pakaian dinas itu.
Menurut Puan, pengadaan baju dinas harian bagi seorang pegawai pemerintahan dan perwakilan rakyat haruslah mencerminkan kesederhanaan. Pasalnya, jajaran pemerintah dan anggota dewan adalah cerminan suara rakyat yang harus bijak melaksanakan tugasnya.
Ketika rakyat sedang dalam keadaan susah karena pandemi, tutur Puan, sudah sepatutnya anggota dewan berdiri bersama rakyat.
"Rasa kemanusiaan yang besar haruslah tercermin dari jiwa seorang wakil rakyat. Pasalnya, mereka adalah pilihan masyarakat yang mengemban tugas dan amanah. Semua harus dikembalikan pada rakyat," ujar Puan.
Puan meminta untuk pemahaman baju dinas dikembalikan sesuai makna dan tujuannya. Kualitas pakaian dinas yang baik tidak melulu ditentukan dengan harga. Selalu ada alternatif untuk menyesuaikan anggaran tersebut.
Lagipula, Puan menambahkan, pekerjaan saat pandemi ini, terlebih PPKM banyak dilakukan secara online dan virtual. Skala prioritas dapat dievaluasi kembali agar kepentingan rakyat bisa diutamakan.
"Setiap langkah yang kita ambil sebagai wakil rakyat haruslah penuh perhitungan, penuh pertimbangan. Apakah membawa manfaat dan keuntungan pada rakyat. Pasalnya, kita harus ada di pihak rakyat. Itu tidak bisa dielakkan," kata Puan.
Puan berharap kebijakan dapat diambil menanggapi hal ini. Bila memang serapan anggaran itu masih bisa dikurangi, sepatutnya dialokasikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bantuan pada masyarakat tidak tertutup pada bantuan sosial pemerintah, bisa dari arahan DPRD.
Puan memberikan contoh keberadaan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI yang mendedikasikan gerakannya untuk membantu rakyat. Terlebih pada kondisi penyebaran virus corona belakangan ini.
Satgas Lawan Covid-19 DPR RI mengupayakan kemudahan barang-barang kebutuhan kesehatan masuk Indonesia, seperti oksigen dan kebutuhan obat-obatan lainnya. Satgas juga memberikan donasi masker dan kebutuhan kesehatan lain untuk berbagai pihak yang membutuhkan.
"Kita harus sadar diri dan aktif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di masa pandemi ini. Perhatian kita harus terpusat pada masyarakat," ujar Alumni Universitas Indonesia itu.
Puan sendiri baru-baru ini memberikan perhatiannya pada anak-anak yatim dan/atau piatu akibat Covid-19. Puan tersentuh akan cerita Alviano Dafa Raharja, 8 tahun, yang kehilangan orang tuanya dan harus menjalankan isolasi mandiri sendirian di rumah.
Puan memberikan santunan dan bantuan pendidikan tidak hanya pada Vino, tetapi juga untuk Rahmad Dian Agasta dan Heenglay Onglay. Anak-anak itu sama-sama kehilangan orang tua dan keluarga karena Covid-19.
Aktivitas sosial seperti itulah yang menurut Puan harus dilakukan lebih banyak oleh anggota dewan. "Kita tidak bisa mengutamakan kepentingan sendiri, tetapi harus mengedepankan kepentingan bersama untuk melewati Pandemi Covid-19 ini," katanya.
