Padahal, listrik bukan lagi barang mewah, melainkan kebutuhan pokok yang menyokong seluruh aspek kehidupan, mulai dari memasak, belajar, bekerja dari rumah, hingga menjalankan aktivitas ekonomi rumah tangga. Tanpa adanya insentif pengurangan biaya listrik, banyak keluarga, terutama kelas menengah ke bawah, tetap akan terbebani oleh tagihan yang cukup tinggi, yang berpotensi memperlemah daya beli mereka sekaligus memperpanjang masa kesulitan ekonomi.
Selain itu, meskipun diskon transportasi dan tarif tol memang membantu, manfaatnya cenderung bersifat terbatas dan lebih terasa bagi kelompok tertentu yang sering bepergian. Mereka yang lebih banyak tinggal di rumah dan hanya melakukan perjalanan penting tidak akan merasakan manfaat besar dari kebijakan ini, sehingga efek stimulatifnya menjadi terbatas dan tidak menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan.
Lebih jauh lagi, bantuan sosial dan subsidi upah bersifat temporer dan tidak mampu mengatasi akar permasalahan struktural ekonomi jangka panjang. Ekonom memperingatkan bahwa kebijakan stimulus jangka pendek seperti ini, jika terus-menerus dilakukan tanpa perbaikan struktural, justru dapat membebani keuangan negara dan mengurangi ruang fiskal untuk program-program pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Mencari Solusi Berkelanjutan untuk Perekonomian Indonesia
Agar perekonomian Indonesia dapat kembali bergerak secara lebih stabil dan inklusif, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Salah satu solusi yang patut dipertimbangkan adalah mengembalikan dan memperluas diskon listrik bagi rumah tangga berdaya rendah, karena kebutuhan listrik merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keseharian masyarakat.
Selain itu, memperbesar dan memperluas Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan nominal yang lebih besar dan cakupan yang lebih luas dapat memberikan keleluasaan bagi keluarga untuk mengatur pengeluaran mereka secara mandiri, tanpa tergantung pada kebijakan temporer yang terbatas waktu.
Lebih dari itu, pemerintah perlu lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Kebijakan stimulus yang mendorong pembangunan proyek padat karya, insentif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor ekonomi riil harus menjadi prioritas utama.
Dengan adanya lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas, masyarakat tidak hanya akan bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pendekatan ini sekaligus akan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan jangka pendek yang sifatnya sementara.
Mengajak Partisipasi Publik dan Mendengarkan Suara Rakyat
Tidak kalah penting, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat. Partisipasi publik menjadi kunci dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan efektif. Melalui forum diskusi, survei, dan masukan langsung dari warga, pemerintah bisa mendapatkan gambaran nyata tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Pengalaman langsung dari masyarakat akan membantu merancang program stimulus yang lebih inklusif dan tepat sasaran, serta mampu mengurangi risiko kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Selain itu, masyarakat sendiri juga harus aktif menyampaikan aspirasinya dan berperan sebagai bagian dari proses pengawasan kebijakan. Dengan saling mendengarkan dan berkolaborasi, langkah-langkah kebijakan ekonomi bisa menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi. Harapannya, kebijakan stimulus tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga fondasi awal bagi pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan di masa depan.
Penutup: Langkah Awal yang Perlu Disempurnakan untuk Masa Depan Lebih Baik
Paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah ini merupakan langkah positif dan menunjukkan komitmen untuk menolong rakyat di tengah tantangan global. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang tepat sasaran dan keberlanjutan dari kebijakan tersebut.
