Bangsa Besar dengan Ruang Pendidikan Sempit

Pendidikan merupakan syarat mutlak dalam membangun peradaban suatu bangsa. Melalui pendidikan masyarakat bisa tercerdaskan sehingga dapat membangun suatu bangsa ke arah lebih baik. Kemajuan peradaban suatu bangsa dapat dilihat pada seberabapa banyak masyarakatnya yang terdidik. 

Negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia dan Jepang misalnya, kita dapat melihat efek dari pendidikan khusnya pendidikan tinggi membawa mereka pada kemajuan negaranya.

Indonesia yang melalui konstitusinya mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memang jalan utamanya melalui pendidikan. Namun, sayangnya menurut worldtop20.org tingkat pendidikan Indonesia pada 2023 masih berada pada peringkat 67 dunia. 

Masyarakat yang hingga menempuh pendidikan tinggi, menurut Direktoral Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022 hanya mencapai 6,41%. Capaian yang sangat memprihatinkan untuk bangsa besar yang kini telah memasuki era bonus demografi.

Penyebab kurangnya masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi salah satunya adalah faktor biaya perkuliahan. Apalagi, untuk masyrakat miskin desa. Beberpa hasil penelitian mengungkapkan alasan orang tua tidak mendorong anaknya untuk kuliah karena tidak mampu membiayai mulai dari kebutuhan perkuliahan hingga biaya hidup di perkotaan.

Masalah ekonomi tersebut dapat sedikit terbantu dengan adanya Pasal 74 UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi negeri wajib mencari dan menjaring calon mahawiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tapi kurang mampu secara ekonomi dan mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh Mahasiswa baru. Mereka dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan melalui Pemerintah, Perguruan Tinggi, atau Masyarakat.

Selain itu, kehadiran Beasiswa dari Pemerintah, Perusahaan, dan bahkan Kampus, menjadi salah satu solusi untuk dapat membantu masyarakat secara ekonomi. Tentu ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang terkendala secara ekonomi untuk tetap melanjutkan jenjang pendidikan pada perguruan tinggi. Walaupun, tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin.

Lantas, faktor apa lagi yang membuat negeri yang menjelang 79 tahun kemerdekaan ini bahkan belum menyentuh 10% dari masyarakatnya yang duduk di bangku kuliah?

Faktor lain yang menjadi penyebab kurangnya masyarakat duduk di bangku kuliah adalah sempitnya ruang perkuliahan. Menurut data statistik Kemendikbud 2021-2023, rata-rata siswa SMA/SMK lulus pertahunnya mencapai 3,3 juta. Jumlah tersebut berbanding jauh dengan data mahasiswa baru vokasi dan sarjana 2022/2023 yang hanya mencapai kurang lebih 1,5 juta. 

Artinya, jika semua siswa pertahunnya ingin melanjutkan studi pada perguruan tinggi, maka dipastikan setengah dari mereka tidak akan mendapatkan bangku perkuliahan. 

Jika mereka mengikuti seleksi pada tahun berikutnya, maka jumlah pesaing mereka akan semakin banyak. Mereka akan bersaing dengan siswa lulusan tahun sebelumnya ditambah dengan siswa pada tahun tersebut, dan begitupun seterusnya.

Pada tahun 2022, pemerintah melalui Permendikbudristek No 48 Tahun 2022 telah membuat transformasi dalam sistem perekrutan mahasiswa baru. Sistem seleksi yang menitikberatkan pada potensi masing-masing siswa, prestasi, penalaran dan pelaksanaannya yang transparan.

 Sistem yang cukup baik, mendorong potensi siswa dan lebih menghargai keberagaman potensi mereka hingga terciptanya lulusan yang berkualitas dan siap menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Namun, tranformasi itu tidak cukup untuk menaikan angka masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi.

Negara yang dengan populisi terbesar keempat dunia, tidak cukup jika hanya memperbaiki sistem pendidikan dalam sisi kualitasnya. Sistem itu harus diikuti dengan ruang perkuliahan yang luas.

Bayangkan sistem ini telah berjalan dengan sempurna selama bertahun-tahun. Semua siswa lulusan SMA sederajat sudah berkualitas dengan potensinya masing-masing tapi, ruang perkuliahan tetap saja masih sempit. Maka akan selalu ada yang diutamakan. Akhirnya, pendidikan yang merupakan hak setiap warga negara, hanya mencapai tahap seleksi saja.

Kampus yang memiliki peran sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan peradaban bangsa, sayangnya tidak dapat dinikmati oleh seluruh warga negara. Prinsip pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskrimitaif akhirnya, tinggal menjadi slogan indah yang kehilangan makna.