Kedua, perlu dibentuk lembaga pengawas lembaga sosial yang diberikan izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB). Pengawas diberikan kewenangan memeriksa laporan kegiatan dan laporan keuangan dan berhak memberikan rekomendasi penghentian sementara kegiatan, jika ditemukan ada penyalahgunaan bantuan.
Ketiga, perlu diatur penyampaian laporan yang sudah harus diaudit oleh auditor professional yang ditunjuk dan ditetapkan. Jangan lembaga sosialnya yang menetapkan siapa auditornya. Jika lembaga sosialnya memiliki jangkauan ke dunia internasional seperti ACT memberikan bantuan dan menerima bantuan ke 10 negara, maka auditornya harus auditor internasional. Jangan ada alasan mahal, padahal gaji pengurusnya sampai ratusan juta.
Keempat, penegak hukum perlu memberikan hukuman berat bagi pelaku penyelewengan dana bantuan sosial ini. Ini diharapkan bisa membuat efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Bisa jadi dia salah di ACT, karena hukuman ringan, dia membuat lembaga baru dan melakukan kejahatan yang sama seperti apa yang dilakukannya di ACT. Ini juga bisa mencegah orang atau lembaga sosial sejenis berpikir melakukan seperti ACT ini.
Kelima, perlu diberikan hukuman sosial selain hukuman penjara. Misalnya bekerja di daerah bencana dan menangani trauma korban bencana. Ini perlu untuk membangun kesadaran, simpati dan empati terhadap korban bencana. Ini diharapkan bisa memanusiakan kemanusiaannya yang memakan bantuan yang seharusnya menjadi hak para korban bencana.
Dengan rekomendasi seperti diatas, maka penyelenggara dan pengelola lembaga sosial seperti ACT bisa berpikir dan menyadari bahwa mereka bisa satu saat menjadi tersangka dan terhukum secara hukum pidana dan hukum sosial. Jika hukuman itu berat, maka bisa mencegah niat mereka untuk berbuat seperti yang dilakukan ACT ini.
Jadi himbauan bapak Wakil Presiden tentang lembaga sosial harus terbuka sudah baik, namun tidak cukup. Harus ada tindakan konkrit untuk menata dan mengatur bagaimana agar lembaga sosial itu terbuka. Harus dipaksa dengan peraturan yang bersifat publik atau peraturan negara memaksa.
Lembaga sosial kita belum sadar akan akibat penyelewenagannya. Dia menganggap bahwa bantuan yang dikumpulkannya itu adalah miliknya dan bebas untuk menikmatinya. Makanya gajinya sampai ratusan juta per bulan dan mobil operasionalnyanya sangat mewah.
Lembaga sosial, harus dipaksa untuk tunduk terhadap aturan regulasi, terbuka dalam mengelola dan menyampaikan laporan teratur, bersedia diperiksa dan siap ditutup dan dituntut secara hukum  jika salah.
Pengawasan ketat dan penindakan terhadap lembaga sosial yang salah menjadi sebuah kebutuhan bagi terselenggaranya penyaluran bantuan sosial yang terbuka dan sesuai dengan tujuannya. Semoga.
Aldentua Siringoringo.
