Mohon tunggu...
Tony albi
Tony albi Mohon Tunggu... Freelancer - berniat baik dan lakukan saja

tulis aja

Selanjutnya

Tutup

Politik

Demokrasi dan Menghianati Reformasi

19 Februari 2024   19:48 Diperbarui: 19 Februari 2024   19:48 51
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Reformasi 98 merupakan puncak dari banyaknya tatanan sosial masyarakat dalam bernegara diabaikan, adanya kolusi, korupsi dan nepotisme ( KKN) serta melanggengkan budaya feodalisme yang sangat tidak sesuai dengan cita-cita bangsa merdeka. 

Setelah menumbangkan rezim otoriter, kita masuk ke eforia demokrasi dengan semua definisinya yang diterjemahkan versi para elit politik, hingga melahirkan begitu banyak parpol tanpa ideologi, seperti jamur dimusim hujan, semua seolah paling mengerti apa itu berdemokrasi dan seakan paling mampu membawa bangsa ini menuju masa depan yg demokratis untuk negeri.

Setelah 25 tahun atau satu generasi setelah reformasi, apakah para pelaku saat itu dan apakah kita semua masih berpegang pada cita-cita reformasi yang diperjuangkan dulu ?, menjadi negara demokrasi dan terbebas dari KKN tersebut ?. 

Pelaku atau elit parpol atau yang saat ini sebagai pelaksana pemerintahan, mereka lahir dari reformasi itu sendiri, apakah parpol-parpol itu menjalankan demokrasi ? Atau pejabat negara berpegang pada cita-cita reformasi ? Atau sebenarnya kita semua sedang melanggengkan budaya feodalisme yang sangat transaksional demi kursi kuasa ?. 

Demokrasi dengan beragam interpretasi definisinya tetap mensyaratkan harus dalam koridor hukum perundangan-undangan yang berlaku karena melindungi semua hak individu dalam bernegara, bukankah seharusnya begitu berdemokrasi ?. Bagaimana mungkin jika hukum telah dibajak mengatasnamakan demokrasi itu sendiri ?. Demi melanggengkan kekuasaan hingga hukum dilecehkan oleh mahkamah hukum itu sendiri. Mentalitas para penyelenggaraan negara berdasarkan hukum patut dipertanyakan.

Tidakkah kita malu pada anak bangsa karena tidak memberi contoh teladan bagaimana demokrasi itu diperjuangkan bukan diperjualbelikan seperti yang terjadi saat ini. Semua lini kehidupan kita berbangsa dan bernegara ditransaksikan demi tujuan kekuasaan, apakah itu di birokrasi, di pendidikan dan perpolitikan dan paling mengerikan di lembaga yudikatif tapi semua dibungkus dengan narasi demokrasi. Atau sebenarnya kita semua tidak tahu apa dan bagaimana caranya berdemokrasi itu ?, dan disaat yang sama kita menghianati reformasi ?.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun