Barangkali para kontraktor mendapat sewa alat berat dengan murah ,dikarenakan alat berat tersebut dikelola dengan tidak profesional itu.
Sehingga tidak menutup kemungkinan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan sewa. Atau dengan kata lain lebih besar biaya perawatan daripada pendapatan sewa.Â
Karena murahnya sewa alat berat membuat kontraktor enggan melirik pada teknologi padat karya yang merupakan salah satu teknologi yang memiliki andil untuk menyelesaikan masalah PHK.
2. Dunia usaha ( BUMN atau Pihak Swasta )Â
Dunia Usaha harus semaksimal mungkin untuk dapat melakukan efisiensi dengan menekan biaya,seperti menurunkan gaji Direksi dan Karyawan dengan  sistem persentase yang sama. Bila penurunan gaji karyawan 10 % ,gaji Direksi pun 10 % .Â
Hal ini tentu saja melalui musyawarah antara Karyawan dengan pihak Direksi dengan alasan agar Dunia Usaha dapat bertahan dengan kondisi keuangan yang ada ,sehingga PHK tidak akan terjadi.Â
Pengurangan gaji merupakan tanda solidaritas oleh Direksi dan Karyawan kepada Direksi dan Karyawan yang akan terkena PHK bila nantinya dilakukan PHK. Karena masing- masing unsur Direksi dan masing -masing karyawan tidak mengetahui apakah akan di PHK atau tidak.Â
Melalui solidaritas antara Direksi dan Karyawan diharapkan tidak ada Direksi atau Karyawan yang terkena PHK.
 Pengurangan jam kerja dan peniadaan jam kerja lembur karyawan  pun dapat dilakukan . Melalui pengurangan jam kerja diharapkan mereka pun bersedia dengan sukarela bila dunia usaha melakukan pengurangan gaji mereka.
Sedangkan terhadap peniadaan jam kerja lembur ,hal ini tergantung manajenen dunia usaha. Keputusan sepenuhnya ada pada pihak manajemen.
 Biaya yang dapat ditekan tidak hanya dari segi gaji saja ,tapi juga dari segi rekening listrik.Hemat listrik ,karena kantor atau gedung yang dipergunakan tidak ada listrik yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan kerja ,seperti komputer ,laptop,internet ,serta berkurangya lampu untuk penerangan yang dihidupkan.
